59 Pejabat Eselon II DKI Jakarta Dilantik, Dugaan Intervensi dan Kongkalikong Mencuat

HARIAN.NEWS, JAKARTA  — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Pelantikan ini mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Surat Ketua DPRD DKI Jakarta, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Menurut dokumen resmi, pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Seleksi dilakukan melibatkan BKN dan KASN, mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan kriteria integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi birokrasi.

Namun, proses ini disebut-sebut tidak sepenuhnya bersih. Seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengungkap adanya dugaan intervensi yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta berinisial MM.

Menurut SW, keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 pejabat yang merupakan kader PDIP, tanpa sepengetahuan Gubernur. Informasi ini disebutnya diperoleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta berinisial IDM, PN, PS, dan MS.

SW menambahkan, IM disebut mendapat arahan dari kekasihnya berinisial DDY, yang bekerja sama dengan seorang operator berinisial HMT. Tujuannya, menempatkan pejabat eselon II yang dapat membantu mengatur proyek-proyek tertentu.

“IM sering memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Operatornya, HMT, kerap terlihat bersama staf gubernur berinisial UDN dan WSN, mendatangi ruang Sekda MM,” ujar SW, Senin (11/8/2025).

Lebih jauh, SW menuding IM juga berkolaborasi dengan pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat Pemprov DKI agar mengikuti arahan.

Ia pun mengingatkan Gubernur Pramono agar mewaspadai proses pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Menurutnya, kelompok tersebut diduga tengah mempersiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya di posisi strategis seperti camat, lurah, dan dinas teknis.

“Mereka sudah pasang kuda-kuda. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.

Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News