Agenda DPR RI 28 Januari 2026: Bahas Hak Cipta, APBN 2025, hingga Program Kerja 2026
HARIAN.NEWS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadwalkan sejumlah agenda penting pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan melibatkan berbagai komisi dan Badan Legislasi (Baleg).
Rangkaian rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2025, perencanaan program kerja 2026, hingga pengharmonisasian sejumlah rancangan undang-undang strategis.
Pada pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pelaku industri musik nasional, yakni Warner Music Indonesia, Universal Music Indonesia, Sony Music Indonesia, Musica Studio, dan Aquarius Musikindo.
RDPU ini digelar dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Di waktu yang sama, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta membahas program kerja Tahun Anggaran 2026.
Komisi VII DPR RI juga mengadakan RDP dengan Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara. Agenda rapat meliputi persiapan publikasi Piala Dunia 2026, rencana kerja tahun 2026, dukungan promosi program perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif melalui lembaga penyiaran publik, serta agenda lainnya.
Masih pukul 10.00 WIB, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama RI membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026 serta isu-isu aktual.
Selanjutnya, Komisi IX DPR RI melaksanakan RDPU dengan perwakilan eks karyawan PT Yasa Industri Nusantara (PT YIN) terkait audiensi perlindungan hak normatif pekerja, khususnya gaji yang belum dibayarkan.
Komisi X DPR RI menggelar RDP dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI dengan agenda evaluasi kinerja TA 2025, rencana kerja strategis TA 2026, kesiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026, persiapan Sensus Ekonomi 2026, serta agenda lainnya.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pendalaman aturan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026.
Adapun Komisi XIII DPR RI melaksanakan RDP dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna membahas rencana program kerja dan anggaran tahun 2026 serta kontekstualisasi KUHP dan KUHAP baru.
Pada sesi siang pukul 13.00 WIB, Komisi III DPR RI kembali menggelar RDPU dengan Kajari Sleman, Kapolresta Sleman, dan kuasa hukum Sdr. Hogi Minaya untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan hukum.
Di waktu yang sama, Komisi X DPR RI melalui Panja Pelestarian Cagar Budaya mengadakan RDP dengan perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Rapat ini membahas strategi pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan promosi destinasi heritage tourism, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan cagar budaya tetap selaras dengan pembangunan.
Komisi XIII DPR RI juga menggelar RDPU Panja GBK dan Panja Kemayoran dengan sejumlah pakar, di antaranya Barli Suryanta, Pihri Buhaerah, Akhmad Solikin, dan Dila Puspita.
RDPU ini bertujuan memperoleh masukan terkait optimalisasi aset, penguatan model bisnis BLU, peningkatan PNBP berkelanjutan, serta implikasi fiskal dan investasi dalam pengelolaan PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.
Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI pada pukul 13.00 WIB menggelar rapat Panja pengharmonisasian RUU tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan fokus pembahasan pada isu kelembagaan.
Rangkaian agenda tersebut mencerminkan intensitas kerja DPR RI dalam memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran menjelang Tahun Anggaran 2026.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News