AJI Makassar Nobar Pesta Babi, Bongkar Krisis Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Sekretariat AJI Makassar, Jalan Toddopuli X Nomor 24, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Sabtu (9/5/2026) malam.

Film dokumenter karya Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale itu mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi tekanan akibat proyek strategis nasional (PSN).

Film berdurasi sekitar 95 menit tersebut menyoroti berbagai persoalan yang dialami masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Mulai dari pembabatan hutan, perampasan tanah adat, hilangnya sumber pangan tradisional, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan generasi mereka.

Dokumenter itu juga memperlihatkan berbagai bentuk perlawanan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup dan hak atas tanah mereka.

Kegiatan nobar yang digelar AJI Makassar dihadiri jurnalis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga pegiat kemanusiaan.

Mahasiswa asal Biak, Papua, Frans, yang hadir dalam diskusi usai pemutaran film, menilai dokumenter Pesta Babimenggambarkan realitas yang terjadi di Papua. Bahkan menurutnya, kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dibanding yang ditampilkan dalam film.

“Yang terjadi di Papua bukan hanya pembabatan hutan, tetapi juga perampasan ruang hidup masyarakat adat. Bukan hanya daratan, tetapi wilayah laut juga mulai dikuasai,” ujarnya.

Frans mengaku salah satu bagian paling menyentuh dalam film tersebut adalah gambaran pembukaan hutan dalam skala besar untuk proyek pembangunan. Ia menilai kondisi itu memunculkan kekhawatiran masyarakat adat Papua terhadap keberlangsungan hidup mereka.

“Orang Papua merasa perlahan kehilangan tanah, hutan, dan identitasnya sendiri,” katanya.

Ia juga menyoroti perubahan akses kesehatan tradisional masyarakat Papua yang selama ini bergantung pada hutan. Menurutnya, banyak tanaman obat yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit dijangkau akibat pembabatan hutan.

“Dulu masyarakat cukup masuk hutan untuk mencari obat-obatan tradisional. Sekarang harus masuk lebih jauh lagi karena hutannya sudah banyak dibuka,” tuturnya.

Dalam film tersebut juga ditampilkan program pengembangan Sentra Produksi Pangan Nasional di Merauke dengan target pembukaan sawah baru hingga satu juta hektare.

Frans menilai masyarakat Papua seolah dipaksa mengikuti pola pertanian yang tidak sesuai dengan budaya pangan lokal. Ia menyebut makanan pokok masyarakat Papua selama ini adalah sagu dan ubi, bukan padi.

“Kami punya makanan pokok sendiri seperti sagu dan ubi. Karena itu masyarakat merasa kehilangan identitas ketika dipaksa mengikuti pola yang berbeda,” ujarnya.

Menurut Frans, sebagian masyarakat yang diarahkan menanam padi juga tidak dibekali pengetahuan pertanian yang memadai sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Ia berharap film Pesta Babi dapat ditonton lebih luas oleh masyarakat Indonesia agar publik memahami persoalan yang terjadi di Papua secara lebih utuh.

“Selama ini orang di luar Papua lebih banyak mendengar soal KKB atau OPM, tetapi tidak memahami persoalan sosial dan sejarah panjang yang melatarbelakanginya,” katanya.

Frans juga menyoroti kondisi ribuan pengungsi di sejumlah wilayah Papua seperti Nduga dan Maybrat yang turut ditampilkan dalam dokumenter tersebut.

Menurutnya, masyarakat perlu melihat persoalan pengungsian di Papua secara lebih mendalam, termasuk rasa takut dan situasi keamanan yang dirasakan warga sipil di wilayah konflik.

“Film ini menunjukkan bahwa ada banyak persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat Papua dan perlu dipahami secara menyeluruh,” ujarnya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News