APJII Sulampua Lakukan Upaya Peguatan dan Pengawasan Infrastruktur Jaringan di Wilayah Sulawesi
HARIAN.NEWS, MAKASSAR —Badan Pengurus Wilayah APJII Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) menghadiri rapat koordinasi dalam rangka Penguatan dan Pengawasan Infrastruktur Jaringan di Wilayah Sulawesi bersama BAKTI Wilayah Kerja VI Makassar, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, BBPSDMP.
Juga Kemkominfo Makassar dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Mercure Makassar.
Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Sulampua, Abdul Malik menyampaikan jika kali ini mereka harap dapat melakukan kolaborasi bersama.
“Utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga dapat mendukung pemerataan layanan internet sampai ke pelosok,” tuturnya.
Koordinator Wilayah Kerja VI Makassar Bakti Kominfo, Muhammad Lutfi Akib mengakui jika kegiatan tersebut, dilaksanakan untuk mendukung tugas Bakti Kominfo.
“Ini yakni melakukan monitoring terhadap infrastruktur jaringan yang sudah dibangun oleh Bakti Kominfo, yakni sekitar 600 BTS dan 1.600 akses internet di seluruh Sulawesi,” tuturnya.
Oleh karena itu ia berharap Bakti kominfo bisa dapat bantuan dari dinas terkait yakni Dinas Kominfo, APJII, Balmon dalam mengawasi infrastruktur yang sudah ada.
“Karena sejauh ini selalu mengambil sampling beberapa tempat atau wilayah yang rentan turunnya kapasitas jaringan internet. Utamanya dalam hal ini daerah tertinggal sehingga dari BAKTI belum mampu menjangkau tempat tersebut,” tuturnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, A. Winarno Eka Putra, S.STP.,M.H menyampaikan Hampir setiap hari mereka mendapatkan kunjungan dari beberapa kabupaten/kota yang mengeluhkan penguatan jaringan blankspot.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dengan adanya Bakti di Sulawesi Selatan dapat membant digitalisasi lebih baik ke depannya.
“Makanya dibutuhkan dukungan dari APJII dengan melibatkan ISP. Selain itu, dalam mendukung penguatan dan pengawasan infrastruktur jaringan di wilayah Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Sulampua, Abdul Malik menyampaikan salah satu metode yang dapat dijalankan dan sudah dijalankan juga dengan Polhukam di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Dimana terdapat 18 area blankspot dari area tersebut kami melibatkan operator untuk mendapatkan solusi bersama. Sehingga dari 18 area blankspot dengan waktu kerja 1 bulan, saat ini tersisa 1 area blankspot yang harus menggunakan vsat.
“Diharapkan metode tersebut dapat diterapkan juga di Sulawesi Selatan. Selain itu, Diharapkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengundang operator untuk berdiskusi bersama ,” tuturny.
Tujuannya untuk mendukung pemerataan layanan internet. Adapun mengenai VSat sekarang sudah ada teknologi baru yang bisa tembus 1 Gbps, dengan melibatkan ISP untuk ke rumah warga dapat menggelar kabel optik.
Jika ada fasilitas dari BAKTI berupa tower yang dapat disewa atau digunakan oleh operator dengan pemanfaatan perangkat dengan menggunakan radius yang terjangkau.
Melalui kolaborasi antara APJII, Bakti Wilayah Kerja VI Makassar, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, BBPSDMP Kemkominfo Makassar dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diharap akan dapat mendukung pengembangan digitalisasi di Sulawesi Selatan melalui pengoptimalan pemanfaatan infrastruktur.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News