Audiensi dengan Dewan, Gerakan Pemuda Jeneponto Tuntut Sejumlah Keluhan Warga
HARIAN.NEWS, JENEPONTO — Ketua DPRD Jeneponto Didis Suriadi bersama anggota lintas komisi menerima aksi audiensi dan aspirasi dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto (GPMJ) Subair Deta salah seorang orator aksi di Ruang Rapat DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan aliansi pemuda menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian prioritas dari pemerintah daerah dan legislatif.
Isu utama yang diangkat meliputi infrastruktur jalan yang rentan rusak serta masalah sistem irigasi dan pasokan air untuk lahan pertanian warga.
Perwakilan GPMJ menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian bagi masyarakat Jeneponto. Namun, masalah kekeringan yang berulang setiap tahun kerap memicu kegagalan panen dan penurunan produktivitas lahan
“Potensi hasil pertanian masyarakat sangat besar, dapat mencapai 5 ton per hektar jika sarana irigasi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penanganan krisis air dan perbaikan sarana pengairan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya dalam keterangannya di ruang rapat DPRD Jeneponto, Rabu, 30/9/2026
Selain itu, pihak pemuda juga meminta agar setiap survei atau peninjauan lapangan terkait pembangunan infrastruktur dan sarana pengairan melibatkan pemerintah setempat, seperti kepala desa dan camat.
Hal ini diharapkan agar pemetaan masalah dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.
“Pembangunan infrastruktur irigasi untuk pertanian betul-betul di survey semaksimal mungkin, terutama wilayah yang belum mempunyai irigasi teknis atau lahan tadah hujan sebab ini sangat berpengaruh pada pertanaman petani di musim tanam kedua dan ketiga dibulan April hingga November, Pungkasnya
Menanggapi hal tersebut, jajaran DPRD Jeneponto berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan mengoordinasikannya dengan instansi teknis terkait demi menunjang kesejahteraan para petani di Jeneponto.
Selain menyampaikan kritik secara lisan, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Jeneponto turut menyerahkan dokumen resmi Surat Pernyataan Sikap yang memuat 4 tuntutan yakni:
1. Pengawasan Maksimal Sektor Pertanian: Meminta anggota DPRD Kabupaten Jeneponto untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal dan komprehensif terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Jeneponto.
2. Pelaporan Program JIAT dan PISEW ke KemenPUPR: Meminta DPRD Kabupaten Jeneponto melaporkan kondisi pelaksanaan pengerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2026 ke Kementerian PUPR. Pihaknya menduga pengerjaan JIAT berjalan sangat lambat, serta menduga pelaksanaan pekerjaan PISEW di Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).
3. Pelaporan ke Kementerian Pertanian: Meminta DPRD Kabupaten Jeneponto untuk melaporkan secara transparan kondisi riil pertanian dan kebutuhan ketersediaan sarana pendukung pertanian daerah kepada Kementerian Pertanian.
4. Eskalasi Aspirasi ke DPR RI: Meminta DPRD Kabupaten Jeneponto menyampaikan kondisi infrastruktur dan kendala pertanian daerah secara langsung kepada Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bapak Hamka B. Kady.
Penulis : Aswin
Baca berita lainnya Harian.news di Google News