HARIAN.NEWS, JAKARTA— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan bahwa sebanyak 180 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) diterbitkan usai hari pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Namun, tidak semua rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan bahwa dari total rekomendasi PSU, hanya 103 yang dilaksanakan. Sebanyak 26 rekomendasi tidak dijalankan karena perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU, sementara 26 lainnya masih menunggu tanggapan dari KPU.
“Dari data kami, jumlah rekomendasi PSU ada 180. Namun, 26 tidak dilaksanakan karena perbedaan perspektif, 26 lainnya masih menunggu jawaban dari KPU, dan baru 103 yang direalisasikan,” ujar Lolly dalam keterangannya di Bintan, pada Selasa, 3 Desember 2024.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Masih Tunggu Keputusan MK
Selain PSU, Bawaslu juga merekomendasikan 33 penghitungan suara ulang (PSSU) serta lima pemungutan suara lanjutan (PSL). Berbeda dengan PSU, seluruh rekomendasi PSSU dan PSL mendapat respons positif dari KPU dan telah dilaksanakan sepenuhnya.
“Semua rekomendasi PSSU, yakni sebanyak 33, dan PSL, sebanyak lima, telah dilaksanakan oleh KPU. Artinya, hanya rekomendasi PSU yang sebagian tidak ditindaklanjuti,” tambah Lolly.
Penurunan Jumlah PSU Dibandingkan Pemilu Sebelumnya
Baca Juga : Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diputuskan 22 Januari 2025
Lolly mencatat, meski ada rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, jumlah PSU dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Beberapa wilayah yang sebelumnya mencatat angka rekomendasi PSU tinggi, seperti Papua dan Sulawesi Selatan, menunjukkan tren penurunan.
“Jika dibandingkan dengan Pemilu 2024, rekomendasi PSU di Sulawesi Selatan tahun ini jauh menurun, dari 69 menjadi hanya 13. Begitu juga dengan Papua, yang sebelumnya mencapai 90-an rekomendasi, kini hanya 36,” jelasnya.
Lolly berharap, penurunan jumlah PSU ini menjadi indikator peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyelarasan perspektif antara Bawaslu dan KPU untuk menghindari perbedaan dalam menindaklanjuti rekomendasi.
Baca Juga : 9 Januari 2025, KPU Sulsel Tetapkan 14 Paslon Terpilih Pilkada 2024
Menutup pernyataannya, Lolly menegaskan bahwa Bawaslu akan terus mengevaluasi proses pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. “Penting bagi semua pihak, terutama KPU dan Bawaslu, untuk memiliki pemahaman yang sama agar setiap rekomendasi yang diterbitkan dapat diimplementasikan dengan baik demi menjaga keadilan pemilu,” pungkasnya.
Dengan dinamika ini, Bawaslu dan KPU diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
