BBPMP Sulsel Paparkan Program Prioritas Kemendikdasmen pada Rakorda BAN-PDM

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar berlanjut pada Sabtu, 14 Maret 2026, dengan agenda pemaparan materi strategis terkait penguatan mutu pendidikan.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., hadir sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Mengawal Program Prioritas Kemendikdasmen di Provinsi Sulawesi Selatan.” Diskusi tersebut dipandu oleh moderator Dr. H. Muliono Caco, M.M., M.Kes.

Dalam pemaparannya, Dr. Imran menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara sekaligus menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa.

Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pendidikan merupakan mandat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai kebijakan nasional telah disiapkan pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Selain itu, arah pembangunan pendidikan nasional juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Menurut Dr. Imran, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Program tersebut mencakup penguatan bidang sains dan teknologi, kesehatan, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

“Pendidikan harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sekaligus membuka akses yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan, terutama terkait pemerataan akses pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini.

Disparitas akses pendidikan masih terjadi di berbagai daerah, baik karena faktor ekonomi, wilayah geografis, maupun keterbatasan layanan pendidikan bagi anak dengan disabilitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dr. Imran menekankan pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui siklus penjaminan mutu yang meliputi empat tahapan utama, yakni pemetaan mutu, perencanaan program, pelaksanaan, serta evaluasi.

“Melalui pemetaan mutu yang akurat, kita dapat mengetahui capaian sekaligus kesenjangan yang masih terjadi. Dari situ kita bisa merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah,” ungkapnya.

Melalui forum Rakorda ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara BAN-PDM, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam mengawal implementasi program prioritas pendidikan nasional sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News