BI Waspadai Tekanan Inflasi 2026 di Sulsel, Bencana Alam dan HBKN Jadi Pemicu
HARIAN.NEWS, MAKASSAR– Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mengungkapkan sejumlah tantangan pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan ke depan.
Menurut Rizki, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan memiliki risiko banjir dalam kategori sedang. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena dapat mengganggu jalur distribusi serta produksi pangan utama, sehingga tekanan inflasi pada kelompok volatile food berpotensi meningkat.
“Beberapa daerah sentra produksi pangan juga memerlukan perhatian khusus, terutama Kabupaten Gowa yang merupakan sentra hortikultura, serta Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros sebagai sentra produksi ikan bandeng. Gangguan di wilayah-wilayah tersebut dapat menekan pasokan komoditas pangan ke daerah lain dan mendorong kenaikan harga,” jelasnya saat menghadiri Bincang Bareng Media di Cafe Rewako, Jumat (21/02/2026).
Prakiraan cuaca juga menunjukkan potensi curah hujan tinggi di Jeneponto, Barru, dan Luwu Timur. Kondisi cuaca ekstrem ini berisiko memengaruhi distribusi dan produktivitas sektor pertanian serta perikanan.
Selain itu, tekanan permintaan diperkirakan meningkat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama perayaan Imlek yang berdekatan dengan awal Ramadan 2026, serta Idulfitri yang berdekatan dengan Nyepi.
“Lonjakan permintaan ini menantang karena waktu pemulihan stok dan produksi menjadi lebih panjang,” ucap Rizki.
Secara historis, inflasi pangan pada awal tahun cenderung tinggi, sehingga risiko tekanan harga pada periode ini menjadi lebih besar. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara tahun berjalan (year to date/ytd) tercatat berada di atas target.
Beberapa komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan cakalang, dan ikan teri tercatat memberikan andil inflasi yang cukup besar di berbagai daerah Sulawesi Selatan sepanjang Januari 2026.
Bank Indonesia Sulawesi Selatan menegaskan akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan tersebut.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News