BPJS Ketenagakerjaan Gelar Monev Percepatan UCJ di Kendari
HARIAN.NEWS, KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendag RI) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Azizah Hotel and Convention Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta kepala daerah dan jajaran perangkat daerah se-Sulawesi.
Forum tersebut membahas percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), penguatan dukungan anggaran daerah, serta evaluasi capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengatakan perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Ia menyebut target cakupan Universal Coverage Jamsostek wilayah Sulawesi dan Maluku pada 2026 mencapai 6.075.522 pekerja. Namun, masih terdapat selisih sekitar 2.183.410 pekerja yang belum terlindungi.
“Target tersebut hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menilai forum tersebut penting untuk memperkuat sinergi dan menyamakan langkah pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mengawal perlindungan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini menghasilkan solusi dan strategi percepatan Universal Coverage Jamsostek,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan pekerja rentan melalui penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ini bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian perlindungan sekaligus menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan penghargaan pencapaian Universal Coverage Jamsostek zona Sulawesi tahun 2025. Provinsi Gorontalo meraih penghargaan terbaik pertama, disusul Sulawesi Utara di posisi kedua dan Sulawesi Tengah di posisi ketiga.
Penghargaan juga diberikan kepada Kota Makassar sebagai daerah dengan pertumbuhan kepesertaan tertinggi dan pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis JHT.
Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara mendapat apresiasi sebagai pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan dapat memperkuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan demi mempercepat tercapainya Universal Coverage Jamsostek secara menyeluruh.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News