BRIN Sebut Potensi Awal Ramadan Jatuh 2 Maret 2025
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penentuan awal Ramadan 1446 H/2025 M berpotensi menimbulkan perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Hal ini karena posisi bulan pada 28 Februari 2025 sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia.
Jika nantinya hilal tidak terlihat, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.
Hal ini diungkapkan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin.
Ia menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025 memiliki tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°.
“Ini sedikit melebihi kriteria MABIMS, yaitu tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°,” ujar Thomas, dikutip dari YouTube pribadinya, Senin (24/2/2025).
Namun, di Surabaya, lanjut Thomas, tinggi bulan hanya 3,7° dengan elongasi 5,8°, yang masih di bawah batas kriteria MABIMS.
“Posisi bulan yang terlalu dekat dengan matahari dan ketinggiannya cukup rendah ini menunjukkan kemungkinan besar hilal sulit dirukyat,” jelasnya.
Selain faktor astronomi, kondisi cuaca juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. “Potensi gagal rukyat cukup besar, selain hilal sangat tipis, faktor cuaca kemungkinan besar juga menjadi kendala,” tambahnya.
Ketidakpastian hasil rukyat ini berpotensi memicu perdebatan dalam sidang isbat.
Thomas menyebutkan ada dua kemungkinan keputusan yang bisa diambil.
“Pertama, sidang isbat tetap konsisten dengan kriteria MABIMS dan merujuk fatwa MUI 1981. Dengan hasil hisab di Aceh yang memenuhi kriteria, maka 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025,” ujarnya.
Namun, opsi kedua adalah sidang isbat mengambil keputusan berdasarkan hasil rukyat.
“Karena di sebagian besar wilayah Indonesia hilal tidak mungkin dirukyat, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan pada 2 Maret 2025,” katanya.
Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang isbat rencananya akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.
“Saya pribadi akan ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat karena sidang dihadiri pakar astronomi, pakar fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News