Dewan Desak Disdik Makassar Tuntaskan Ketimpangan SMP

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan segera menyelesaikan persoalan ketimpangan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Makassar.

Ia menekankan, pentingnya memastikan hak pendidikan bagi semua anak di Kota Makassar dengan kualitas pendidikan yang setara, tanpa menyalahkan pihak mana pun.

“Saya katakan sebenarnya tidak ada yang salah. Pemerintah kota sebenarnya telah berupaya untuk mengakomodir,” kata Ari.

Ari menjelakan, terdapat perbedaan mencolok antara jumlah sekolah dasar (SD) dan SMP di Makassar. Dimana saat ini, terdapat 315 SD di kota ini, tetapi hanya tersedia 55 SMP, yang jelas tidak sebanding untuk menampung seluruh lulusan SD.

“Dari tahun ke tahun, masalah ini terus terjadi. Kemarin bahkan dinyatakan ada kelebihan 1.377 siswa. Sebenarnya, itu adalah salah satu solusi Pemerintah Kota untuk menampung anak-anak kita agar tetap bisa bersekolah di negeri,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah kota dan Dinas Pendidikan segera mencari solusi yang lebih permanen untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti pembangunan SMP baru atau optimalisasi daya tampung sekolah yang ada. Menurutnya, hak pendidikan setiap anak harus menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Yasmain, menjelaskan bahwa dari total 1.377 siswa yang tidak terdaftar, sebagian besar mendaftar melalui mekanisme offline di luar prosedur PPDB daring.

“PPDB sebenarnya sudah berjalan sesuai standar. Namun, distribusi SMP negeri di Makassar memang tidak merata. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah siswa yang terkonsentrasi di beberapa wilayah,” jelas Yasmain.

Menurut data Dinas Pendidikan, hanya 24 persen SMP di Kota Makassar yang berstatus negeri, sementara sisanya adalah swasta. Namun, mayoritas SMP swasta memiliki kapasitas kecil yang tidak mampu menampung jumlah siswa secara optimal.

Saat ini, Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan pemerintah telah merancang beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu strategi utama adalah melakukan regrouping sekolah dasar (SD).

“Regrouping ini dilakukan pada sekolah dasar yang jumlah muridnya sudah berkurang, sehingga ruang kelasnya bisa dimanfaatkan untuk SMP,” ujar Nielma.

Selain itu, pemerintah akan membuka kelas afiliasi SMP di gedung SD tanpa perlu membangun fasilitas baru.

Upaya lain yang akan dilakukan adalah pengurangan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk kelas 7 mulai tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini bertujuan menyeimbangkan kapasitas sekolah dan mencegah lonjakan jumlah siswa yang tidak tertangani.

“Untuk tahun depan, kami akan mengurangi jumlah rombel untuk kelas 7 karena saat ini sudah terjadi kelebihan 1.377 siswa,” tambah Nielma.

Penulis: Nursinta 

Baca berita lainnya Harian.news di Google News