Dewan Pendidikan Sulsel Paparkan Potret Akreditasi Sekolah pada Rakorda BAN-PDM
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd, memaparkan potret kondisi akreditasi sekolah di Sulawesi Selatan pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (14/3/2026).
Dalam paparannya, Arismunandar menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Dewan Pendidikan memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan pendidikan, memberikan dukungan pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, serta melakukan pengawasan agar pengelolaan pendidikan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat terkait pendidikan dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Pada kesempatan tersebut, Arismunandar juga memaparkan data potret pendidikan Sulawesi Selatan tahun 2024 yang menunjukkan kondisi akreditasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan.
“Pada jenjang SD/MI, sebagian besar sekolah masih berada pada akreditasi B sekitar 66,69 persen, sementara akreditasi A baru mencapai sekitar 13,82 persen. Selebihnya berada pada akreditasi C sekitar 14,20 persen, belum terakreditasi sekitar 5,16 persen, dan tidak terakreditasi sekitar 0,14 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada jenjang SMP/MTs, sekolah dengan akreditasi A mencapai sekitar 20,11 persen, sementara akreditasi B sekitar 41 persen, akreditasi C sekitar 21,50 persen, belum terakreditasi sekitar 16,12 persen, serta tidak terakreditasi sekitar 1,26 persen.
“Untuk jenjang SMA/MA, sekolah dengan akreditasi A sekitar 28,37 persen, akreditasi B sekitar 30,10 persen, akreditasi C sekitar 20,96 persen, dan belum terakreditasi sekitar 19,71 persen,” jelasnya.
Sementara itu pada jenjang SMK, sekolah dengan akreditasi B masih mendominasi sebesar 35,84 persen, diikuti belum terakreditasi sekitar 34,98 persen, akreditasi A sekitar 16,09 persen, akreditasi C sekitar 12,45 persen, dan tidak terakreditasi sekitar 0,64 persen.
“Sedangkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah dengan akreditasi B sekitar 30,95 persen, akreditasi A sekitar 21,43 persen, akreditasi C sekitar 13,10 persen, serta belum terakreditasi sekitar 34,52 persen,” tambahnya.
Secara keseluruhan, kata Arismunandar, rata-rata akreditasi sekolah di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh akreditasi B sebesar sekitar 40,92 persen, diikuti akreditasi A sebesar 19,96 persen, akreditasi C sebesar 16,44 persen, serta belum terakreditasi sekitar 22,10 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa mayoritas sekolah dan madrasah di Sulawesi Selatan masih berada pada status akreditasi B, sementara jumlah satuan pendidikan yang telah mencapai akreditasi A masih relatif terbatas,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di sejumlah kabupaten/kota masih terdapat sekolah dengan persentase akreditasi A yang rendah, bahkan di bawah 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
“Akreditasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penilaian administratif semata. Hasil akreditasi harus menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi sekolah maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Karena itu, Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga akreditasi, serta berbagai organisasi mitra pendidikan seperti PGRI, BMPS, dan Komite Sekolah untuk memberikan pendampingan kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta tata kelola pendidikan.
“Melalui sinergi berbagai pihak, kita berharap semakin banyak sekolah di Sulawesi Selatan yang mampu meningkatkan status akreditasi sekaligus memperkuat budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News