DPR Dalam Sorotan

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) saat ini sedang menjadi sorotan publik. Demonstrasi “bubarkan DPR” yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 bahkan dipersiapkan sejak malam hari (24/8) sebagai bentuk protes.

Mahasiswa dan masyarakat tidak puas, bahkan cenderung kecewa terhadap kinerja wakil rakyat karena dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

Kaum elit dianggap tidak transparan dalam pengambilan keputusan dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya, terkait dengan kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan ketidakpercayaan.

Kenaikan gaji DPR yang diumumkan pada HUT kemerdekaan RI menjadi topik perdebatan hangat di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat. Eko Patrio sang anggota dewan bersama kawan-kawannya selebrasi sambil goyang, bahkan membuat konten tik tok sebagai respon, seakan mengejek dari depan sound horeg.

Wajahnya terkesan tidak peduli jeritan rakyat. Gestur yang tidak berempati dan menantang menunjukkan kualitas diri pemiliknya. Ditambah dengan ungkapan Sahroni dari Nasdem yang mentolol-tololkan rakyat yang meneriakkan ketidakadilan. Kritik membangun sebaiknya diterima bukan malah diolok-olok.

Mana terima kasihmu kepada rakyat setelah sebelumnya mengemis suara mereka yang telah memilihmu?

Kemarahan, kekecewaan dan ekspresi kesedihan masyarakat harusnya diejawantahkan dengan baik. Sistem politik harus dibenahi. Bukan malah mempertontonkan kebodohan dan kedangkalan diri sebagai wakil rakyat. Rakyat harus berdaulat. Kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat.

Hari ini kedaulatan rakyat sudah tidak ada setelah pemilu. Suara rakyat diperdagangkan atas nama koalisi. Kalau memang performa para wakil rakyat mampu mengelaborasi kepentingan seluruh bangsa, yakinlah dalam waktu dekat Indonesia bisa maju.

Kenaikan gaji DPR perlu dievaluasi secara hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Rakyat merasa dijadikan obyek kemudian diabaikan haknya.
Kesenjangan pendapatan, ketimpangan penghasilan tidak mencolok antara anggota parlemen dan rakyat.

UMR (rata-rata Rp 3.500.000/bulan), THP DPR ratusan juta/bulan, kesenjangan hingga 34 kali lipat, pajak dibayarkan pula. Sementara rakyat dipotong penghasilan sebelum menerima gaji.

Pemerintah perlu memprioritaskan belanja negara yang berpihak pada rakyat kecil, seperti memperkuat layanan publik dan mengangkat daya beli masyarakat. DPR perlu menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kebutuhan rakyat yang mereka wakili.

Rakyat merasa wakilnya di DPR tidak memperjuangkan aspirasi. Bahkan sebaliknya, rakyat merasa dijadikan sapi perah. Bayar pajak tinggi untuk kepentingan kekuasaan.

Ditengah ketidaknyamanan yang digoreng oleh situasi, tentu ini sangat menyakiti. Suhu politik memanas, akibat ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dan lembaga negara.

Akhirnya para pendemo yang meneriakkan kekecewaan, berjalan gontai meninggalkan halaman gedung Pancasila, menyisakan luka di hati “penguasa memang bangsat, kami tidak iklas dijajah bangsa sendiri”. ***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)