DPRD Makassar Bahas RPJMD 2025-2029, Fraksi PKS dan Mulia Soroti Isu Strategis
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Paripurna, Kamis (12/6), dengan agenda utama penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029.
Dalam rapat tersebut, dua fraksi yang mencuatkan pandangan kritis terhadap draft RPJMD adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Mulia. Kedua fraksi tersebut menyampaikan catatan penting terkait berbagai aspek dalam dokumen pembangunan lima tahun tersebut.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Rezeki Nur, menyoroti beberapa poin strategis yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti peran Makassar dalam isu-isu kemanusiaan global. PKS juga menegaskan pentingnya RPJMD yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, serta memperingatkan adanya kesalahan teknis dalam pidato Wali Kota yang menyebutkan tahun RPJMD sebagai 2025–2014, yang berpotensi memengaruhi keabsahan produk hukum dan penggunaan anggaran.
PKS juga mengkritisi beberapa indikator dalam RPJMD, seperti daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan strategi investasi pemerintah kota. Selain itu, mereka menekankan dukungan untuk UMKM, serta peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas SDM, termasuk pelatihan keterampilan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Di sisi lain, Fraksi Mulia, yang diwakili oleh juru bicara Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan bahwa RPJMD seharusnya bukan hanya dokumen administratif, tetapi harus relevan dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Mereka menyambut positif tujuh strategi utama dalam RPJMD, namun mengingatkan agar pelaksanaannya efisien dan berbasis potensi lokal. Fraksi ini juga menekankan perlunya penguatan sektor seni, budaya, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan wilayah pinggiran, termasuk penanganan banjir dan sanitasi di daerah padat penduduk.
Menanggapi berbagai catatan dari fraksi-fraksi tersebut, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengapresiasi masukan yang disampaikan dan memastikan bahwa pemerintah kota terbuka terhadap koreksi demi penyempurnaan RPJMD. Andi Zulkifly juga mengakui adanya kesalahan teknis terkait penulisan tahun dalam pidato Wali Kota dan berjanji akan segera diperbaiki dalam dokumen final.
“Kami mencatat semua masukan dan akan menjadikannya bahan evaluasi untuk menyempurnakan RPJMD. Tujuan kami sama, yaitu menjadikan RPJMD sebagai dokumen yang benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Makassar,” ujar Andi Zulkifly.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal penting dalam penyusunan arah pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan, dengan harapan RPJMD 2025-2029 tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi dapat memberikan solusi nyata bagi persoalan dasar dan harapan masyarakat kota.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News