Etos Kerja Rendah, Bupati Gowa Singkirkan Pejabat Eselon di Tengah Rapat
HARIAN.NEWS, GOWA — Suasana rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Gowa, Selasa pagi (10/6), mendadak tegang. Di hadapan seluruh pejabat eselon II dan III, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, mengambil langkah tegas: mencopot Akbar Fauzi dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Setkab Gowa.
Keputusan yang mengejutkan ini disebut sebagai bentuk nyata komitmen Bupati Gowa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pelayanan.
“Kami butuh orang-orang yang punya etos kerja tinggi dan loyal. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat Gowa,” tegas Husniah dalam rapat tersebut.
Menurut Husniah, pencopotan Akbar Fauzi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan performa tidak maksimal dan minim loyalitas terhadap visi misi kepemimpinan Husniah–Darmawangsyah.
“Laporan yang kami terima jelas. Ini saatnya pembenahan. Pemerintah harus menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Sikap Tegas Bupati Gowa, Pesan Penting Bagi ASN
Langkah tegas ini menjadi sorotan, mengingat selama ini Husniah Talenrang dikenal sebagai pemimpin yang ramah dan low profile. Namun kali ini, gaya kepemimpinannya menunjukkan bahwa dirinya tak segan mengambil keputusan keras demi mendorong efektivitas birokrasi.
Salah seorang pejabat yang hadir dalam rapat menyebut keputusan itu sebagai momentum penting. “Ini sinyal kuat bagi semua jajaran. Ibu Bupati dan Pak Wabup serius ingin mewujudkan Gowa yang lebih baik, maka semua elemen harus sejalan,” ucapnya usai rapat.
DPRD Gowa Dukung Penuh: Kinerja dan Loyalitas Adalah Harga Mati
Dukungan terhadap keputusan Bupati Gowa juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Gowa, M. Taufiq Surullah, menilai tindakan tersebut tepat dan proporsional.
“Gowa oleh BRIN sudah dinobatkan sebagai kabupaten termaju di Sulsel. Predikat itu harus dijaga dengan kualitas kerja. Ketegasan Ibu Bupati adalah upaya menjaga marwah Gowa di level nasional,” ujar Taufiq melalui sambungan telepon.
Ia menambahkan, pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati tidak akan optimal tanpa sinergi total dari jajaran birokrasi.
“Kalau ada yang tidak loyal, ya wajar kalau diganti. Ini demi keseimbangan organisasi dan percepatan pelayanan publik,” tutupnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN