Fraksi PDIP dan PKB Jaga Keseimbangan: Dukung tapi Awasi

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kedua partai besar, PDI Perjuangan dan PKB, dalam pemerintahan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menunjukkan keseimbangan antara dukungan dan pengawasan kritis.

Meski keduanya tidak berada dalam barisan politik pemenang Pilkada, baik PDIP maupun PKB memilih untuk mendukung program prioritas yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Makassar.

PDIP: Tidak Oposisi, Tapi Tetap Mengawal

Sekretaris Komisi B DPRD Makassar dari fraksi PDIP, Andi Tenri Uji, menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi, meskipun di Pilkada lalu berada di kubu berbeda. Menurutnya, prinsip utama PDIP tetap berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami men-support dari PDI Perjuangan setiap langkah wali kota dan wakil wali kota. Walaupun kemarin berbeda pilihan, tapi kami menghormati pemerintahan yang baru,” ujarnya, Minggu (9/3/2025).

Salah satu program yang didukung PDIP adalah program gratis, termasuk seragam sekolah dan makan siang gratis, yang dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa realisasinya harus benar-benar berdampak pada masyarakat.

Dalam hal kebijakan Perusahaan Daerah (Perusda), PDIP juga menyoroti perlunya penyegaran direksi di beberapa sektor yang dianggap belum optimal. PD Pasar menjadi perhatian khusus, di mana ia menilai bahwa pengelolaannya harus lebih profesional tanpa intervensi kepentingan birokrasi.

“Perusda itu sebaiknya dikelola secara profesional, bukan birokratis. Misalnya PD Pasar, jangan ada titipan-titipan, tetapi harus berbasis SDM yang berkualitas,” tegasnya.

PKB: Mendukung Tapi Tetap Realistis

Sementara itu, Sekertaris Fraksi PKB DPRD Makassar Fahrizal Arrahman Husain dari Komisi D juga menegaskan, pihaknya akan mendukung seluruh program Pemkot selama bermanfaat bagi masyarakat. Namun, PKB juga tetap akan mengawal dan mengevaluasi program yang belum memiliki skema yang jelas.

“Sikap PKB semestinya di pemerintahan ini kita akan mendukung semua programnya kalau memang itu berguna untuk masyarakat,” jelasnya.

Misalnya, pada program seragam gratis, Fahrizal menyebut bahwa anggaran pokok tahun ini belum mencantumkan program tersebut, sehingga masih perlu dicari solusi pendanaannya melalui APBD Perubahan.

Hal serupa juga berlaku untuk kebijakan iuran sampah gratis. Fahrizal menegaskan bahwa aturan pemerintah pusat mengharuskan adanya tarif iuran sampah, sehingga perlu formulasi yang tepat agar kebijakan ini tetap sesuai regulasi namun tetap berpihak pada masyarakat kecil.

“Bukan kami menolak iuran sampah gratis, tapi kita tunggu dulu formulasi dari tim kerja wali kota dan wakil wali kota. Apakah semuanya gratis atau hanya bagi yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Fahrizal mengatakan, PKB memilih jalur dukungan kritis, di mana mereka tidak menjadi oposisi, tetapi tetap menjaga agar program-program Pemkot Makassar berjalan sesuai dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.

Dengan strategi ini, mereka memastikan bahwa program unggulan seperti seragam gratis, iuran sampah gratis, dan penyegaran di Perusda tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Makassar.

PENULIS: NURSINTA 

Baca berita lainnya Harian.news di Google News