Fraksi PDIP DPRD Sulsel Dorong MBG, Ekonomi, dan Infrastruktur Merata
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya percepatan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, pada masa Pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Fokus utama mereka adalah keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur di seluruh Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel, Alimuddin, menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak kepada rakyat akan mendapat dukungan penuh. Namun, pihaknya juga akan mengkritisi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.
“Kami mendukung program yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Tapi jika ada kebijakan yang justru menyulitkan, tentu akan kami kritisi,” ujar Alimuddin, Senin (10/3/2025).
Salah satu program yang menjadi perhatian utama PDIP adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Alimuddin menilai program ini sangat relevan untuk diterapkan di Sulsel, mengingat masih tingginya angka stunting dan gizi buruk.
“MBG ini harus jadi prioritas. Gizi yang baik akan berdampak pada kesehatan dan kecerdasan anak-anak kita. Jika pemerintah provinsi serius menjalankan program ini, kami akan mendukung penuh,” tegasnya.
Selain untuk anak sekolah, ia berharap program ini juga bisa menjangkau kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu.
Fraksi PDIP juga menyoroti perlunya kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah provinsi diharapkan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan industri lokal.
“Masyarakat butuh kepastian ekonomi. Pendapatan mereka harus meningkat agar bisa menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Pemerintah harus hadir dengan program konkret yang memberdayakan rakyat,” kata Alimuddin.
Ia menekankan bahwa salah satu langkah penting adalah memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM dalam memperoleh permodalan dan pelatihan keterampilan.
Terkait infrastruktur, PDIP mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di beberapa daerah tertentu, melainkan merata di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
“Pembangunan infrastruktur harus menunjang ekonomi masyarakat. Tapi jangan hanya fokus di kota besar, daerah-daerah lain juga perlu sentuhan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan,” jelasnya.
Menurutnya, jalan, jembatan, dan akses transportasi yang memadai akan membantu distribusi hasil pertanian dan produk UMKM ke pasar yang lebih luas.
Mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Andi Sudirman-Fatmawati, PDIP menyatakan masih menunggu pemaparan lebih lanjut.
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi ini benar-benar dialokasikan untuk hal yang lebih mendesak, bukan sekadar memangkas anggaran tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Alimuddin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
“Jangan hanya tambal sulam, tapi harus ada perencanaan jangka panjang agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News