Gelar HLM TPID–TP2DD, Pemprov dan BI Sulsel Lakukan Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam High-Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD yang digelar di Baruga Phinisi Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rabu (3/12/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulsel, Sekda Provinsi, Forkopimda, para bupati/wali kota, serta berbagai instansi terkait.
Pertemuan ini mengangkat tema pengendalian inflasi HBKN serta penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, melaporkan kondisi inflasi terbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel mencatat deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025, dengan inflasi tahun berjalan mencapai 2,34% (ytd).
“Sejumlah komoditas yang secara historis meningkat pada periode Nataru, yakni cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras,” ucapnya dalam siaran tertulis yang dikutip, Kamis (04/12/2025).
Selanjutnya, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi meminta seluruh kepala daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi.
Arahan strategis yang disampaikan meliputi: melanjutkan urban farming, mengoptimalkan cold storage dan pabrik es mini, mengintensifkan operasi pasar dan penyerapan beras SPHP.
“Kita juga perlu memperkuat distribusi serta mitigasi risiko banjir, hingga memaksimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk biaya angkut komoditas,” terangnya.
Selain inflasi, HLM juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sulsel kembali meraih predikat juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi untuk keempat kalinya.
Di tahun yang sama, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang juga memperoleh penghargaan TP2DD.
Meski begitu, implementasi ETPD masih terkendala di beberapa daerah, antara lain koordinasi yang belum optimal, terbatasnya jaringan internet di wilayah kepulauan, masih adanya retribusi tunai, serta minimnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKPD oleh perangkat daerah.
Untuk mempercepat digitalisasi, Wakil Gubernur memberikan beberapa arahan, di antaranya penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, mendorong model bisnis pembayaran pajak dan retribusi digital, mewajibkan ASN menjadi duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS, meningkatkan penggunaan KKI dan mobile banking untuk belanja Pemda, serta memperkuat infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil.
Pemerintah berharap sinergi TPID dan TP2DD semakin efektif dalam menjaga stabilitas harga sembari mempercepat transformasi digital, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berkualitas dan berkelanjutan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News