Iuran Sampah Gratis Masuk Pendataan, Munafri: Kalau Masuk Kriteria karena Sepupu, Kita Bakal Berhadapan!

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa program pembebasan iuran sampah bagi warga miskin harus dijalankan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik nepotisme.

Ia mengecam keras oknum aparat pemerintah yang mencatat penerima manfaat berdasarkan hubungan kekeluargaan.

“Saya tidak mau ada yang mendata karena itu sepupunya, temannya, atau adiknya. Tidak bisa begitu. Kalau ini terjadi dan ada laporan masuk, mohon maaf, Pak Lurah kita akan berhadap-hadapan langsung,” ujar Munafri, Kamis (24/4/2025).

Program pembebasan iuran sampah menjadi salah satu kebijakan prioritas pasangan Munafri-Aliyah (Mulia).

Saat ini program ‘jualan’ Mulia saat masa kampanye tersebut sedang dalam tahap pendataan.

Ia tak ingin program tersebut nantinya menuai polemik lantaran sebagian warga yang seharusnya tidak masuk kriteria justru masuk dalam program Bebas Iuran Sampah.

“Coba bayangkan kalau rumah-rumah di Panakukang yang harganya miliaran rupiah juga mau gratis sampah, itu artinya kita ambil haknya orang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang butuh Rp 25 ribu atau Rp 35 ribu untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Munafri menjelaskan, pembebasan hanya diberikan kepada rumah tangga dengan indikator konsumsi listrik 400 sampai 900 watt sebagai cerminan kondisi ekonomi rendah. Sementara warga dengan daya 2200 watt ke atas tetap diwajibkan membayar.

“Kalau listriknya 2200 watt lalu mau tukar nama sama keluarga yang 400 watt demi gratis sampah, itu tidak etis. Ini bukan soal angka, ini soal keadilan,” ujarnya.

Ia meminta proses survei dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif.

“Pemerintah Kota, sedang menyusun sistem pemerataan berbasis data yang jujur agar program-program sosial tepat sasaran. Jangan ada seperti itu (main-main data) di dalam,” tutupnya.

PENULIS: NURSINTA

Baca berita lainnya Harian.news di Google News