Jokowi Heran Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat: Ini Urusan Pemerintahan!
HARIAN.NEWS, SOLO – Presiden ke-7 RI Jokowi ikut menanggapi soal instruksi PDIP yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retreat di Akmil, Magelang.
Diketahui, PDIP melalui instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah yang merupakan kadernya untuk menahan perjalanan menuju Magelang. Ini imbas penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Jokowi menyebutkan, Ia heran dengan keputusan PDIP, sebab kepala daerah diundang Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah dan yang mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di rumahnya di Solo, dikutip harian.news dari kumparan, Jumat (21/2/2025).
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan kepala daerah terpilih ini bekerja demi rakyat. Oleh sebab itu ia tidak memahami keputusan PDIP.
“Karena mereka (kepala daerah) dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” kata eks kader PDIP ini.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Megawati mengeluarkan surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025) malam.
Megawati mengeluarkan 2 poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP, yaitu:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News