Kelangkaan BBM Bersubsidi, Butuh Perhatian Pihak Berwenang

Penulis: Ifah Rasyidah
(Penulis, Pegiat Literasi Islam)

HARIAN.NEWS – Kemacetan panjang di sejumlah SPBU akibat antrean BBM, terutama solar. Ketika puluhan truk harus menginap di SPBU, jalan raya tersumbat, dan aktivitas masyarakat terganggu, kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, diperlukan sebuah strategi tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial, Kelangkaan BBM kali ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan cerminan masalah tata kelola sumber daya ekonomi.

Dalam analisis umum, penyebab utama kemacetan tersebut adalah keterbatasan stok BBM dibandingkan dengan tingginya permintaan, khususnya dari kendaraan logistik.

Distribusi yang tidak merata membuat beberapa SPBU menjadi titik penumpukan. Selain itu, perilaku sebagian pengguna yang cenderung menimbun atau mengisi berlebihan karena khawatir kehabisan juga memperparah situasi.

Ditambah lagi, infrastruktur SPBU yang tidak dirancang untuk menampung antrean panjang membuat sejumlah kendaraan masuk ke badan jalan.

Tentu sebagai masyarakat, kondisi seperti ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perlu adanya perhatian penuh dari pemerintah daerah bersinergi dengan pihak terkait dalam menangani antrian dan kelangkaan BBM.

Terlepas dari kelangkaan BBM karena situasi peperangan yang semakin tidak menentu. Maka pemerintah sebagai pelaksana amanah dalam pemerintahan, perlu melakukan langkah strategis dalam menangani kelangkaan BBM.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, persoalan ini lebih dalam dari sekadar “supply dan demand”. Namun adanya kecacatan dalam sistem ekonomi yang dijalankan selama ini. Sistem ekonomi kapitalistik, menjadi akar masalah dalam kelangkaan BBM.

Tidak dapat dipungkiri perang Iran-Amerika menjadi salah satu penyebab utamanya, keserakahan ekonomi kapitalis untuk menguasai jalur transportasi perdagangan minyak bumi memberikan efek luar biasa bagi dunia internasional.

Pandangan Islam

Dalam Islam, sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak memiliki kedudukan khusus. Dalam sistem ekonomi Islam kebutuhan umum masyarakat tidak boleh dimonopoli atau dikelola secara tidak adil.

Dalam konteks modern, BBM dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan vital publik karena berkaitan langsung dengan transportasi, distribusi pangan, dan aktivitas ekonomi yang akan jika terjadi masalah akan memberikan efek domino di aspek lainnya.

Ketika distribusi BBM tidak merata dan menyebabkan sebagian masyarakat harus menunggu berjam-jam, sementara mungkin ada pihak lain yang mendapatkan akses lebih mudah, maka di situ terjadi ketimpangan.

Islam menolak praktik yang menimbulkan kesulitan kolektif, apalagi jika disebabkan oleh kelalaian atau kebijakan yang tidak tepat.

Islam sebagai sistem yang kompleks menekankan pentingnya menghindari penimbunan (ihtikar), yaitu menahan barang agar langka dan harga naik. Selain itu, perilaku panic buying memiliki efek yang cukup besar di masyarakat.

Islam juga menekankan amanah dalam kepemimpinan. Pengelola distribusi energi, baik pemerintah maupun pihak terkait, memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adil dan merata.

Ketika terjadi kelangkaan yang berulang tanpa solusi, hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan di lapangan. Dalam prinsip Islam, pemimpin adalah pengurus urusan rakyatnya yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Solusi Alternatif

Islam sebagai sistem yang komprehensif, tentunya mempunyai solusi alternatif. Khususnya terkait masalah kelangkaan BBM. Pertama, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM yang lebih merata dan transparan.

Sistem digitalisasi kuota, pengawasan distribusi, serta prioritas bagi kendaraan yang benar-benar membutuhkan (seperti logistik pangan) dapat membantu mengurangi antrean.

Selain itu, perlu ada penambahan fasilitas SPBU atau jalur khusus untuk kendaraan berat agar tidak mengganggu arus lalu lintas umum.
Kedua, penegakan aturan harus diperkuat. Praktik penimbunan BBM bersubsidi harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat luas.

Dalam Islam, pelanggaran yang merugikan orang banyak termasuk bentuk kezaliman yang harus dicegah. Pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan agar distribusi berjalan sesuai aturan.

Ketiga, pembinaan kesadaran masyarakat juga penting. Nilai-nilai Islam seperti tidak berlebihan dan tidak merugikan orang lain harus ditanamkan.

Mengisi BBM secukupnya dan tidak mengambil hak orang lain adalah bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Jika setiap individu memiliki kesadaran ini, maka tekanan terhadap sistem distribusi akan berkurang.

Keempat, solusi jangka panjang adalah perubahan sistem dari sistem ekonomi kapitalistik ke sistem ekonomi Islam. Islam mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya sesuai syariat. Negara kita memiliki sumber daya alam khususnya BBM yang melimpah.

Ketergantungan penuh pada BBM impor akan merusak ekonomi dalam negeri membuat sistem rentan terhadap krisis BBM. Negara harus mampu mengelola BBM dalam negeri secara optimal.

Oleh karena itu, pengembangan energi alternatif seperti listrik atau energi terbarukan perlu dipercepat agar tekanan terhadap BBM berkurang dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang kita miliki tanpa harus bergantung lagi dari negara lain.

Dengan melakukan pendekatan teknis yang tepat dan sistem Islam seperti keadilan, amanah, dan pemberian sanksi tegas, maka persoalan ini dapat diatasi. Islam tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memberikan ketegasan sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh para pelaku ekonomi.

 

Baca berita lainnya Harian.news di Google News