Ketua Komisi B DPRD Makassar Dorong Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kepulauan
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengingatkan pentingnya komitmen nyata Pemerintah Kota Makassar dalam membangun wilayah kepulauan, terutama di sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, perhatian terhadap masyarakat kepulauan tidak boleh berhenti pada tataran janji politik, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail menyoroti kondisi sejumlah sekolah di wilayah kepulauan yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Beberapa bangunan mengalami kebocoran, sementara fasilitas penunjang belajar masih jauh dari layak.
Ia menegaskan, hal ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Makassar.
“Anak-anak di pulau berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sama seperti anak-anak di daratan. Pemerintah harus memastikan tidak ada kesenjangan layanan publik hanya karena faktor geografis,” ujar Ismail.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi di kepulauan, yang dinilainya berdampak langsung terhadap aktivitas warga dan pelayanan publik. Ia berharap Pemkot dapat mencari solusi agar warga pulau menikmati pelayanan dasar yang sama dengan masyarakat di wilayah daratan.
Lebih lanjut, Ismail mendorong adanya sinergi lintas instansi, mulai dari camat hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, agar aspirasi masyarakat kepulauan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sasaran.
“Pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari perencanaan yang inklusif dan pelaksanaan yang konsisten. Jangan hanya berhenti pada rencana tanpa realisasi,” tegasnya.
Meski demikian, Ismail memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Makassar untuk menghadirkan kapal lintas pulau sebagai upaya memperlancar mobilitas warga. Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kepulauan.
“Kami berharap program ini tidak berhenti sebagai wacana. Warga kepulauan juga berhak menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata,” tutup Ismail.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News