Ketua Komisi D DPRD Makassar Tegaskan Komitmen Bela Hak Pendidikan Anak Kurang Mampu

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan pendidikan, khususnya terkait akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, di tengah gelombang protes masyarakat terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Pernyataan itu disampaikan Ari saat menerima aksi unjuk rasa Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan di pelataran Kantor DPRD Makassar, Selasa (15/7/2025).

“Jangan khawatir, LMP ini bukan orang lain bagi saya. Mereka bagian dari keluarga besar saya,” ujar Ari di hadapan massa.

Ari menepis tudingan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak hadir dalam memperjuangkan isu pendidikan rakyat. Ia menegaskan, kepedulian terhadap hak anak untuk bersekolah di sekolah negeri telah menjadi fokus perjuangannya jauh sebelum polemik SPMB 2025 mencuat.

“Kalau ada yang mengatakan Dewan tidak pernah hadir, saya minta itu diralat. Coba saja lihat rekam jejaknya, saya sejak dulu konsisten memperjuangkan agar anak-anak kita bisa bersekolah di negeri,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak dari keluarga kurang mampu yang gagal masuk sekolah negeri karena alasan sistem maupun birokrasi.

“Saya jamin, seluruh anak-anak dari keluarga tidak mampu wajib bersekolah di sekolah negeri, apa pun caranya. Kalau mereka dipaksa masuk sekolah swasta tanpa bantuan pemerintah, itu sama saja membunuh pendidikan di Kota Makassar,” tegasnya lagi.

Ari juga mengungkapkan bahwa Komisi D DPRD Makassar telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapat akses pendidikan yang layak.

“Saya tidak suka banyak janji, tapi saya ingin merealisasikan. Dalam waktu dekat kami akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah hanya karena sistem,” ujarnya.

Sebelumnya, massa Laskar Merah Putih Sulsel menggelar aksi di Kantor DPRD Makassar dengan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Wali Kota Makassar mencopot Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman yang dinilai gagal menjalankan sistem SPMB secara adil. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik nepotisme dalam jalur afirmasi serta mendesak DPRD memfasilitasi RDP sebagai bentuk tanggung jawab atas keresahan publik.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News