Koalisi Seumur Jagung? Isu Pecah Kongsi Ratnawati–Mahyanto Menguat Jelang Setahun Kepemimpinan Bupati-Wabup Sinjai
HARIAN.NEWS, SINJAI – Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Sinjai, kepemimpinan Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif bersama Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda mulai diterpa isu keretakan politik.
Tepat 20 Februari 2026, pasangan dengan akronim “Ramah” (Ratnawati–Mahyanto) genap setahun memimpin daerah yang dikenal dengan sematan “Bersatu”. Namun, di tengah momentum evaluasi tahun pertama, dinamika internal pemerintahan justru menjadi sorotan publik.
Pasangan yang tampil solid saat Pilkada itu kini disebut-sebut tak lagi seirama dalam sejumlah kebijakan strategis. Sejumlah sumber menyebutkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses penetapan Direktur PDAM Sinjai.
Isu tersebut menguat setelah beredar kabar adanya perbedaan pilihan figur antara kedua pucuk pimpinan daerah. Sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa perbedaan itu bukan sekadar teknis administratif.
“Sudah mulai terlihat ada dua arus di internal. Komunikasi tidak lagi seintens dulu,” ujar sumber berinisial BR, Kamis (19/2/2026).
Selain soal PDAM, sejumlah kalangan juga menyoroti minimnya kebersamaan keduanya dalam beberapa agenda pemerintahan terakhir. Absennya salah satu pimpinan dalam kegiatan tertentu memicu spekulasi adanya jarak politik yang kian melebar.
Faktor lain yang turut menjadi perbincangan adalah latar belakang politik keduanya yang berbeda. Ratnawati dan Mahyanto diketahui berasal dari partai politik yang tidak sama saat kontestasi Pilkada.
Perbedaan basis dan kepentingan politik ini dinilai sebagian pengamat berpotensi memunculkan dinamika dalam proses pembagian peran dan kewenangan.
Bahkan, dalam sebuah forum beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda sempat menyampaikan pernyataan yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut dirinya “LSM, bukan wakil bupati” dalam konteks pengawasan dan kritik terhadap kebijakan.
Pernyataan tersebut ditafsirkan beragam oleh masyarakat, ada yang melihatnya sebagai bentuk idealisme, namun tak sedikit pula yang menilai itu sebagai sinyal ketegangan internal.
Pengamat politik Dedi Alamsyah Mannaroi menilai jika benar terjadi friksi, hal itu bisa berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan.
“Tahun pertama seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan percepatan program kerja. Jika sejak awal sudah muncul friksi, maka lima tahun ke depan bisa penuh turbulensi. Publik tentu tidak ingin Sinjai menjadi korban tarik-menarik kepentingan elite,” ujarnya.
Jurnalis Senior ini juga menambahkan bahwa dinamika semacam ini bukan hal baru dalam politik lokal, terutama ketika pembahasan menyentuh pembagian peran dan pengaruh.
“Biasanya di mana-mana ada dinamika soal porsi kewenangan. Tapi kedewasaan politik sangat dibutuhkan agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas, bukan kepentingan kelompok,” tambah Abangda sapaan Dedi Alamsyah.
Di sisi lain, sejumlah masyarakat menilai belum ada perubahan signifikan yang benar-benar terasa dalam setahun terakhir. Beberapa program prioritas dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan progres konkret.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sinjai belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu tersebut.
Media ini masih berupaya menghubungi Bupati dan Wakil Bupati untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan langsung guna menjaga keberimbangan informasi.
Publik pun menantikan penjelasan terbuka dari kedua pimpinan daerah agar spekulasi yang berkembang tidak semakin liar dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : IRMAN BAGOES