HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Director International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) atau Konsil Kedokteran se-Dunia, Prof Taruna Ikrar menyatakan dukungannya terhadap gagasan presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, terkait pembangunan 300 Fakultas Kedokteran di Indonesia.
Menurut Taruna Ikrar, gagasan Prabowo tersebut tak hanya membuka peluang bagi anak bangsa untuk menjadi dokter, tetapi juga mengatasi masalah bangsa yang sangat krusial saat ini, yakni masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis.
“Tentu gagasan Pak Prabowo ini sangat brilian. Tentu bukan dalam arti diobral izin pembukaan program studi kedokteran, tetapi mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku,” kata Prof Taruna Ikrar dalam siaran pers yang dikutip Selasa (02/07/2024).
Baca Juga : BPOM dan BGN Teken MoU: Siap Kawal dan Sukseskan Program MBG
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini menilai, tingginya biaya kedokteran di Indonesia lantaran kampus yang membuka Faklultas Kedokteran sangat terbatas, yakni hanya 93 perguruan tinggi. Di satu sisi, kata dia, kebutuhan tenaga kesehatan, utamanya dokter, masih sangat besar.
Ilmuan dunia ini mengungkapkan, bahwa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2023, Indonesia masih kekurangan 160 ribu tenaga dokter.
“Ini belum termasuk jumlah dokter spesialis yang saat ini jumlahnya hanya mencapai 40 ribu dokter,” ujar Prof Taruna Ikrar
Baca Juga : Prabowo Bakal Gelontorkan Rp 48,8 Triliun untuk IKN Tahap II
Hal ini, lanjut Taruna, menjadi alasan mengapa biaya pendidikan kedokteran sangat mahal, karena kebutuhan sangat besar, sementara jumlah Fakultas Kedokteran sangat kecil.
“Akhirnya Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Kedokteran bermain dengan harga,” katanya.
Prof Taruna mengungkapkan salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan mahalnya biaya pendidikan kedokteran ini, yakni memperluas jumlah kampus membuka Fakultas Kedokteran.
Baca Juga : PLN Komitmen Wujudkan Kemandirian Energi Berbasis EBT
“Supaya kampus tidak bermain harga,” ucap dia.
Untuk itu, Prof Taruna mengingatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Ombibuslaw Kesehatan, bahwa setiap rakyat Indonesia mempunuyai hak terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak.
Iapun berharap, gagasan Prabowo mendirikan 300 Fakultas Kedokteran ini, bisa dilaksanakan, sehingga, ke depan, tak ada lagi diskriminasi sehingga jumlah lulusan kedokteran terus diperbesar untuk mengatasi kekurangan dokter.
Baca Juga : Menteri ESDM: Infrastruktur Energi Masif Kunci Swasembada Energi
Selain itu, Prof Taruna juga mengatakan, pemerintah juga memberikan subsidi kepada mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk memperbesar peluang mahasiswa berprestasi.
“Jadi negara harus hadir mensubsidi Fakultas Kedokteran ini, untuk harga pendidikannya, jangan mahal lagi,” ujarnya.
Profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan RI ini, menilai sudah saatnya ada kolaborasi intensif antara pemerintah, kampus dan badsan usaha swasta untuk mendukung pembiayaan kampus-kampus.
“Perusahaan swasta bisa memberikan bantuan. Kalau di Amerika disebut filantropi. Memberikan sumbangan atau semacam CSR (Corporate Social Responsibility). Perusahaan boleh memberi biaya pendidikan ke kampus-kampus, dan perusahaan swasta pun ikut berkonstribusi terhadap pendidikan kedokteran di Indonesia,” ujar Prof Taruna.
Ia berharap, untuk alokasi biaya pendidikan di Indonesia sebesar 20 persen dari APBN, bisa benar-benar dikelolah dengan baik, agar kekisruhan yang sering terjadi akibat mahalnya biaya kedokteran, tak lagi terjadi.
“Makanya kita berharap, orang yang akan jadi menteri pendidikan nanti adalah orang yang ngerti semuanya,” ucap Taruna.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
