Krisis Anggaran, Wakil Rakyat Tetap Reses dan Siap Perjuangkan Infrastruktur

HARIAN.NEWS, LUWU UTARA – Suara rakyat kembali bergema di Kantor Camat Masamba, Rabu (23/4/2025), saat sejumlah anggota DPRD Luwu Utara menggelar kegiatan reses di Dapil I.
Meski di tengah keterbatasan anggaran daerah, para wakil rakyat berkomitmen tetap mengawal aspirasi masyarakat demi pembangunan daerah.
Tiga nama anggota DPRD turun langsung menyerap keluhan warga: H. Mahfud Yunus dari Fraksi NasDem yang memimpin rombongan, Elvis Mukaddas dari Fraksi Hanura, serta Karemuddin, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN.
“Kami hadir untuk mendengar langsung jeritan masyarakat. Tidak sekadar seremonial, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Mahfud Yunus saat membuka sesi reses.
Dilema Mahfud: Suara Rakyat di Tengah Krisis Anggaran
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengakui tahun ini menjadi salah satu fase paling menantang sepanjang kiprahnya sebagai legislator.
Kondisi keuangan daerah yang tengah seret menjadi penghalang utama dalam merealisasikan berbagai program.
“Ini masa yang paling sulit. Tapi pelayanan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Kita tetap perjuangkan semampu mungkin,” ujarnya penuh semangat.
Namun Mahfud menegaskan, di tengah keterbatasan tersebut, penting untuk tetap menjaga silaturahmi dan optimisme, karena dukungan rakyat adalah bahan bakar utama perjuangan.
Masyarakat Ingin Akses Infrastruktur dan Layanan Ditingkatkan
Reses tersebut menjadi ajang curhat warga soal berbagai persoalan seperti akses jalan rusak, layanan kesehatan yang terbatas, dan minimnya lapangan kerja.
Warga berharap, apa yang disampaikan bisa dibawa ke meja legislatif untuk ditindaklanjuti secara nyata.
“Kami tak butuh janji manis. Kami ingin perubahan nyata,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam forum terbuka tersebut.
DPRD Luwu Utara Siap Kawal Aspirasi Hingga ke Pemerintah Daerah
Sebagai penutup, Karemuddin menyampaikan bahwa hasil reses ini akan dirangkum dan disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan anggaran dan pembangunan.
“Kami akan pastikan bahwa suara masyarakat ini sampai dan diperjuangkan, terutama dalam musrenbang dan pembahasan APBD,” tegasnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Penulis : HAMSUL