Lontara+ Belum Bisa Dibaca: Cerita Difabel Menanggung Sulitnya Akses Digital di Makassar

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Mira (bukan nama sebenarnya) meletakkan sikunya di atas meja sambil menggenggam gawai dengan kedua tangan. Jemarinya sesekali mengutak-atik layar ponsel untuk menavigasi informasi. Sementara itu, ia mengandalkan suara dari fitur pembaca layar untuk mengetahui tampilan ponsel.

Selang beberapa menit, terdengar keluhan lirih dari mulutnya, nyaris tak lebih dari sebuah bisikan. ”Aduh, kenapa Lontara+ tidak bisa dinavigasi pakai TalkBack (aplikasi pembaca layar yang biasa digunakan difabel netra pada HP Android).”

Saya menoleh. Mengarahkan pandangan ke Mira yang terlihat sibuk sendiri. Hari itu, Jumat (11/09/2026) saya dan Mira duduk di bangku paling ujung sebuah kafe di Makassar. Kami sama-sama sedang mengamati aplikasi layanan publik Kota Makassar, Lontara+ versi 2.3.19.

Mira, seorang perempuan difabel netra. Sejak lulus kuliah, ia fokus mengumpulkan berbagai informasi lowongan kerja lewat media sosial. Namun, mencari informasi di dunia maya tidak selalu mulus. Termasuk saat mencoba peruntungan di aplikasi Lontara+.

“Aplikasi Lontara+ belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel netra seperti saya.”

“Salah satu kendalanya, saya tidak bisa mengakses layanan yang tersedia di aplikasi tersebut,” ujar Mira memulai percakapan. “Navigasi tidak berfungsi saat saya buka aplikasinya.”

Awalnya, Mira akan membuka aplikasi Lontara+ untuk mengecek apakah aplikasi itu memberikan informasi seputar lowongan kerja untuk difabel. “Tapi nihil. Walaupun HP saya dibantu pembaca layar seperti TalkBack, Lontara+ tetap belum bisa diakses. Jadi susah.”

Saat saya melakukan pemantauan bersama Mira, fitur pembaca layar TalkBack tidak dapat membaca seluruh tulisan di aplikasi Lontara+. Mira juga kesulitan mengusap layar ke kanan atau kiri untuk berpindah dari satu menu ke menu lainnya.

Kondisi tersebut membuat Mira kesulitan mengetahui isi layar dan menavigasi Lontara+ secara mandiri. “Tidak bisa toh?” ucapnya dalam logat Makassar.

Selanjutnya, saya mengarahkan Mira untuk memilih salah satu layanan di aplikasi Lontara+. Tapi saat tampilannya muncul, pembaca layar juga tidak berfungsi. Aplikasi itu tak bisa menjelaskan poin apa saja yang tertulis di aplikasi tersebut.

Tak menyerah, saya kembali meminta Mira mencoba lagi dan memilih layanan pariwisata. Bukan cuma tak terbaca aplikasi pembaca layar, informasinya juga sudah usang (tidak diperbarui). Terakhir diperbarui Rabu, 14 Januari 2026.

“Dari sini, sudah bisa dilihat bahwa aplikasi Lontara+ memang tidak aksesibel bagi difabel. Jangankan cari info lowongan kerja, cari informasi layanan saja pemerintah belum menyajikan yang terbaru,” kata Mira.

Keluhan Mira tentang super app Lontara+ juga berkaitan dengan pelibatan kelompok difabel dalam program Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai kelompok difabel tidak dilibatkan sejak awal perancangan program.

“Seharusnya, aksesibilitas dipikirkan sejak awal saat memulai membuat aplikasi layanan untuk masyarakat. Bukan setelah aplikasi itu dibuat barulah mengundang difabel untuk menguji kelayakannya,” keluh Mira yang baru-baru ini menghadiri FGD Warga Evaluasi dan Usulan Pengembangan Lontara+ yang digelar Pemkot Makassar pada 31 Agustus 2026.

Di sisi lain, Ifa (bukan nama sebenarnya) turut mengomentari aksesibilitas Lontara+. Jika Mira menghadapi hambatan karena Lontara+ tidak dapat dibaca dengan teknologi pembaca layar, pengalaman berbeda justru dialami Ifa, seorang perempuan difabel Tuli.

Melalui wawancara via Google Meet yang dilakukan pada Minggu (13/09/2026), Ifa menyampaikan berbagai keluhan tentang Lontara+. Saat itu, Ifa menggunakan bahasa isyarat untuk bercerita.

Gerakan tangannya kemudian diterjemahkan juru bahasa isyarat (JBI) agar percakapan dapat dipahami dan berlangsung dua arah.

Ifa bilang, ia memiliki banyak kritik untuk pemerintah kota Makassar melalui layanan pengaduan Lontara+. Namun, baginya hal itu bukan perkara mudah.

“Aplikasi Lontara+ belum aksesibel. Saya cukup malu untuk membuat kalimat. Karena memang kata-kata saya agak kurang,” ujar Ifa melalui juru bahasa isyarat.

Bagi banyak teman Tuli, bahasa isyarat adalah bahasa pertama. Bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan menjadi bahasa kedua. Kondisi ini membuat layanan yang hanya menerima aduan tertulis belum tentu mudah diakses oleh mereka.

Ifa bilang, keterbatasannya dalam menyusun kalimat membuatnya ragu mengirim laporan. Ia khawatir tulisan yang dikirim susah dipahami atau disalahartikan oleh pihak yang menerima aduan.

“Inilah susahnya jika program aplikasi tidak aksesibel. Tidak bisa merangkul kami yang juga punya banyak persoalan untuk disampaikan kepada pemerintah.”

Lebih spesifik, Ifa menilai tampilan dan menu yang disajikan Lontara+ masih sulit dipahami, khususnya bagi difabel Tuli. Salah satu contohnya ketika ia ingin mencari informasi layanan bank sampah.

Menu yang tersedia tidak langsung menjelaskan layanan apa yang dapat dipilih, sehingga Ifa harus membuka beberapa bagian untuk memahami fungsi menu tersebut.

Bagi difabel Tuli yang lebih terbiasa menerima informasi secara visual dan sederhana, kondisi ini membuat mereka kesulitan menemukan layanan yang dibutuhkan.

Untuk itu, Ifa mengusulkan adanya pendamping, khususnya juru bahasa isyarat yang dapat membantu menerjemahkan laporan yang dikirim difabel Tuli dalam bentuk tulisan ke Lontara+.

“Jadi saya membuat video lalu dikirim ke Lontara+, nanti JBI yang mengartikan dalam bentuk tulisan,” bebernya.

Tawaran lainnya, Ifa berharap ada fitur video call di aplikasi Lontara+ yang bisa diakses difabel Tuli sehingga penyampaian laporan lebih mudah. “Jadi saat kami akses fitur itu. Bisa menyampaikan isyarat kemudian diartikan oleh JBI untuk dilaporkan ke Lontara+.”

Usulan itu menjadi penting karena Lontara+ juga digunakan sebagai kanal pengaduan warga termasuk difabel. Lontara+ yang diluncurkan Pemerintah Kota Makassar pada 27 Juli 2025 hadir sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform.

Data Pemerintah Kota Makassar yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muhammad Roem kepada harian.news, saat ini Lontara+ sudah digunakan sebanyak 69.161 pengguna aktif sepanjang 1 Januari – 2 Oktober 2026. Persentase perubahannya naik 49,5 persen dari periode sebelumnya tahun 2025.

Data Dinas Sosial Kota Makassar mencatat 1.176 penyandang disabilitas pada 2024, sementara pendataan Makassar Inclusive City Movement pada Desember 2025 menemukan 5.171 orang.

Kewajiban menyediakan layanan yang dapat diakses difabel sebenarnya sudah diatur dalam hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 19 menjamin hak penyandang disabilitas atas akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, tanpa diskriminasi dan tanpa biaya tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Pasal 18 lebih spesifik menyebut sistem informasi, baik elektronik maupun nonelektronik, harus mudah diakses penyandang disabilitas.

Karena itu, persoalan aksesibilitas Lontara+ dapat dilihat sebagai persoalan hak digital: ketika pemerintah menjadikan teknologi sebagai pintu masuk pelayanan publik, warga juga memiliki kepentingan atas akses yang setara terhadap informasi, layanan, dan kanal partisipasi yang dipindahkan ke ruang digital.

Difabel Minta Dilibatkan Sejak Awal

Lontara+ yang dianggap belum ramah untuk kelompok difabel juga menuai kritik dari berbagai organisasi, salah satunya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Makassar. Menurut Nia Salestin, Ketua HWDI Kota Makassar, aplikasi Lontara+ yang dikembangkan Pemkot Makassar belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas atau difabel.

“Hal ini tidak bisa dilihat dari sebelah mata. Lontara+ tidak bisa dilihat dari apakah dapat digunakan oleh sebagian kelompok difabel. Tapi pemerintah harus melihat bahwa aplikasi ini ramah tidak untuk seluruh ragam difabel. Misalnya difabel sensorik dan intelektual,” jelasnya kepada harian.news.

Nia bilang, pelibatan itu tidak cukup hanya ketika pemerintah akan melakukan sosialisasi. Tapi sebelum sosialisasi, pemerintah harusnya melibatkan perwakilan difabel mencoba langsung aplikasi Lontara+ dan mengizinkan perwakilan difabel terlibat langsung dalam perbaikannya.

“Jangan hanya buat aplikasi, lalu berbicara di depan. Bagaimana mempraktikannya? Panggil teman netra atau tuli, lalu tanyakan bagaimana? Aplikasinya sudah cocok atau belum,” ucapnya.

Nia merasa kecewa. Katanya, sebelum persoalan aksesibilitas Lontara+ dibicarakan, kelompok difabel sebenarnya telah memiliki ruang untuk membahas akses terhadap mekanisme pengaduan pelayanan publik.

Pada 22–23 Juni 2026 lalu, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (DPP HWDI) bersama YASMIB Sulawesi menggelar Training Mekanisme Pelaporan SP4N-LAPOR! di Makassar. Kegiatan ini diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai ragam disabilitas, fasilitator, dan perwakilan lembaga terkait.

Pelatihan tersebut membahas mekanisme pengaduan pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel. Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga berlatih membuat laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemkot Makassar. Saat itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyampaikan materi tentang Lontara+ kepada sejumlah organisasi disabilitas.

Dalam kegiatan itu kata Nia, peserta bingung menggunakan aplikasi. Sebab, mereka tidak tahu-menahu apapun tentang Lontara+. “Banyak yang kecewa, karena pemerintah langsung sosialisasi tanpa kami mampu menggunakan aplikasinya. Karena sama sekali tidak aksesibel.”

Tak hanya Nia, Sekretaris Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sulawesi Selatan, Ismail Naharuddin juga merasa kecewa atas kebijakan yang diterapkan pemerintah kota Makassar. Secara spesifik ia menguraikan berbagai problem yang dihadapi Lontara+.

“Menurut saya, Lontara+ masih memiliki banyak hambatan aksesibilitas bagi difabel netra, khususnya pengguna Android,” bebernya.

Klaim Inklusi Belum Terbukti

Konsep inklusif yang menjadi visi Pemerintah Kota Makassar dianggap belum terbukti dalam menyasar kelompok rentan utamanya pada perumusan program Lontara+. Ismail sudah meninjau langsung aksesibilitas Lontara+ menggunakan pembaca layar TalkBack di perangkat Android. Ia menemukan sejumlah tampilan dan menu yang belum dapat diakses dengan baik oleh pengguna difabel netra.

Selain itu, terdapat perbedaan aksesibel pada aplikasi Lontara+ dengan perangkat iPhone dan Android. Pada perangkat yang berbasis iOS, kata Ismail, seluruh menu dan bagian aplikasi dapat terbaca dengan jelas melalui pembaca layar.

Sementara, untuk pengguna Android, sejumlah menu di aplikasi Lontara+ tidak dapat diakses secara maksimal. Menurut Diskominfo Kota Makassar, penyebabnya adalah teknologi iframe, yang membuat tampilan dan menu utama tidak dapat terbaca. “Saat menu dibuka, pembaca layar tidak memberikan keterangan yang bisa didengar pengguna.”

Ismail mengatakan, ada beberapa menu yang masih mengalami kendala ketika diakses menggunakan TalkBack. Di antaranya, menu pengajuan pengaduan ke Inspektorat, informasi bank sampah, informasi tempat pembuangan sampah 3R, Makassar Creative Hub, daftar harga komoditas, serta informasi cuaca.

“Menu-menu yang saya sebutkan tadi ketika dibuka oleh teman-teman netra yang menggunakan Android tidak ada keterangan yang terbaca melalui suara smartphone mereka,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah Makassar menggelar sesi khusus untuk kelompok difabel yang memiliki kapasitas di bidang teknologi informasi dengan vendor atau developer Lontara+ agar bisa memberikan penjelasan lebih detail atas kebutuhan difabel keseluruhan.

”Bukan hanya mengundang warga dan beberapa orang perwakilan difabel untuk meminta masukan. Tapi kami minta dilibatkan secara keseluruhan,” kata Ismail yang ikut sebagai perwakilan Pertuni dalam FGD Warga Evaluasi dan Usulan Pengembangan Lontara+ pada 31 Agustus lalu.

Ismail juga mengaitkan temuannya dengan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), pedoman internasional yang dikembangkan World Wide Web Consortium (W3C) untuk membuat konten dan layanan digital lebih mudah diakses oleh difabel. WCAG 2.2 merupakan versi terbaru dan menggunakan tiga tingkat kesesuaian, yakni A, AA, dan AAA.

Di Indonesia, prinsip aksesibilitas digital juga telah masuk dalam ketentuan pemerintah. PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyebut laman web pelayanan publik harus aksesibel bagi semua orang dan pembuatannya harus merujuk pada WCAG.

Rinciannya tercantum dalam Lampiran I tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, pada bagian aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi, yang memuat fitur pembaca layar dan standar WCAG.

Ketentuan itu mencakup kemampuan laman untuk dinavigasi dan diakses menggunakan aplikasi pembaca layar serta mendorong pengujian dengan melibatkan berbagai ragam penyandang disabilitas.

“Pedoman dan panduan itu, bisa menjadi acuan teknis Pemkot dalam hal ini pengembang dalam melakukan perancangan tampilan, navigasi dan fitur dalam aplikasi supaya mudah digunakan oleh beragam kebutuhan,” jelas Ismail.

Namun, Ia menekankan jika dalam penerapannya, kelompok difabel juga tetap harus terlibat langsung supaya setara. “Difabel kan beragam, jadi harus terlibat semua.”

Bagi Ismail, pelibatan tersebut penting agar pengembangan Lontara+ benar-benar menghasilkan layanan digital yang dapat digunakan oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, aksesibilitas tidak sekadar menjadi fitur yang tercantum dalam sebuah aplikasi, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh penggunanya. “Selain itu, klaim inklusi juga tidak hanya sekedar kata,” pungkasnya.

Janji Aksesibel 2027

Pengembang aplikasi Lontara+ sekaligus Tim Ahli Percepatan Digitalisasi Wali Kota Makassar, Gita Namira Patigana mengakui aplikasi Lontara+ belum aksesibel bagi difabel. “Saat ini, kami sedang mengupayakan pengembangan aplikasi Lontara+ agar ramah bagi difabel.”

Ia juga mengungkapkan, pengembangan aplikasi Lontara+ untuk versi pertama dan kedua belum maksimal untuk difabel. “Pengembangannya memang belum masuk pada ragam disabilitas atau disability friendly,” kata Gita.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar masih bertahap. Sebab, Gita mengklaim ada sebanyak 350 aplikasi dan layanan publik yang akan diintegrasikan ke Lontara+. “Sebelumnya aplikasi itu terpisah. Lewat program Wali Kota, kami satukan dalam Lontara+. Masih bertahap,” bebernya.

Lewat penyatuan itu, Gita berharap masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia juga memastikan, lewat pengembangan berikutnya, semua kelompok rentan termasuk difabel akan bisa mengakses aplikasi tersebut.

“Kami upayakan tahun depan sudah bisa digunakan untuk semua ragam disabilitas.”

Target 2027 telah dibahas dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) Warga Evaluasi dan Usulan Pengembangan Lontara+ bersama masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas pada 31 Agustus 2026. Masukan dari forum selanjutnya akan menjadi bahan revisi dalam pengembangan aplikasi.

Tak hanya itu, seluruh mekanisme dan SOP yang termuat dalam Blueprint akan direvisi. Pemerintah Kota Makassar akan memasukkan kebutuhan kelompok difabel yang sebelumnya memang belum tercantum di dalamnya.

“Salah satu perhatian yang muncul adalah kebutuhan penyandang tunanetra terhadap fitur pembaca layar.”

Gita mengatakan, saat ini masih terdapat sejumlah halaman di Lontara+ yang belum dapat dibaca secara optimal oleh perangkat pembaca layar. Ketika pembaca layar menangkap tulisan pada aplikasi, informasi yang muncul belum selalu dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna.

“Kondisi tersebut dapat membuat pengguna tunanetra kesulitan mengetahui apakah informasi yang dibaca merupakan satu paragraf atau bagian yang saling terhubung.”

“Desain sistemnya betul-betul harus sesuai dengan yang ramah disabilitas,” katanya.

Untuk itu, pengembang akan melakukan penyesuaian. Termasuk menyediakan fitur pembacaan layar otomatis yang dirancang khusus untuk difabel netra dan memperbaiki desain antarmuka serta pengalaman pengguna atau UI/UX.

Ia menambahkan, masukan dari kelompok difabel tidak hanya akan berhenti pada FGD. Setelah fitur yang lebih ramah difabel dikembangkan, Pemkot Makassar berencana kembali mengundang komunitas penyandang disabilitas untuk menguji langsung fitur tersebut.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fitur yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika masih ditemukan kendala, pengembang dapat melakukan perbaikan kembali.

“Kita testing produk, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Kalau memang ada revisi, langsung bisa kita revisi kembali fiturnya,” ujar Gita.

Pemkot Makassar Siapkan Sejumlah Perbaikan

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Dasysyara Dahyar, mengakui Lontara+ belum aksesibel bagi difabel. Hal tersebut sudah menjadi masukan yang serius saat Focus Group Discussion (FGD) Warga Evaluasi dan Usulan Pengembangan Lontara+ yang digelar pada 31 Agustus 2026.

Menurut Dasysyara, dalam FGD tersebut pemerintah menerima sejumlah keluhan dari kelompok difabel. Misalnya pengguna difabel netra yang mengalami kendala pada perangkat Android menggunakan teknologi iframe yang membuat tampilan dan menu utama tidak dapat terbaca dengan baik oleh pembaca layar (screen reader).

Sementara itu, kelompok Tuli mengeluhkan keterbatasan sarana komunikasi visual atau video serta belum tersedianya kanal pengaduan berbasis teks seperti WhatsApp.

“Adapun pengguna dengan disabilitas fisik dan kelompok lanjut usia menilai tampilan aplikasi masih cukup rumit sehingga perlu penyederhanaan tampilan, kata-kata, dan bahasa yang digunakan,” jelasnya.

Dasysyara mengatakan masukan tersebut telah menjadi bagian poin perbaikan Lontara+. Pemerintah menargetkan pengembangan aplikasi ke depan dapat membuat layanan publik digital tersebut lebih mudah digunakan oleh seluruh warga, termasuk difabel.

Sejumlah fitur aksesibilitas juga direncanakan untuk dikembangkan. Di antaranya penerapan text-to-speech dan voice-to-text pada berbagai modul aplikasi serta perbaikan arsitektur sistem agar pembaca layar dapat mengenali dan membaca menu secara berurutan.

Untuk pengguna Tuli, pemerintah juga merencanakan penambahan kanal komunikasi khusus, termasuk penyediaan layanan melalui WhatsApp seperti pada Call Center 112 serta informasi layanan publik yang lebih ramah bagi pengguna Tuli.

“Untuk disabilitas Tuli, Pemkot menyetujui penambahan fitur video atau foto pada pengaduan untuk mendukung komunikasi visual,” ujar Dasysyara.

Usulan tersebut sebelumnya juga muncul dalam forum evaluasi Lontara+. Salah satu peserta kata Dasysyara menyampaikan kebutuhan komunikasi visual bagi pengguna Tuli.

Sedangkan bagi pengguna difabel netra lanjutnya, Pemkot berencana memperbaiki sistem agar kompatibel dengan teknologi pembaca layar. Perbaikan tersebut mencakup penanganan masalah iframe dan pengujian aksesibilitas dengan melibatkan ahli teknologi informasi dari kalangan difabel netra.

Dasysyara juga menyebut pengguna difabel dilibatkan dalam proses pengembangan Lontara+. Keterlibatan tersebut, kata dia, tidak hanya melalui forum diskusi, tetapi juga diarahkan pada pelibatan kelompok difabel dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang.

“Pengguna difabel dilibatkan secara langsung,” ujarnya.

Klaim ini berbeda dengan pengalaman Mira, Nia dan Ismail, yang merasa baru diajak bicara setelah aplikasi berjalan.

Dasysyara menegaskan prinsip inklusivitas tidak diarahkan sekadar menjadi fitur tambahan, tetapi bagian dari keseluruhan desain Lontara+. Karena itu, pengembangan aksesibilitas akan ditempatkan dalam arsitektur sistem, standar UI/UX, hingga proses pengujian.

Saat berkunjung ke ruang pers di lantai 2 Balai Kota Makassar pada 26 September 2026,  Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan kelompok difabel akan lebih diprioritaskan dalam pengembangan layanan digital Pemerintah Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menanggapi masukan masyarakat terkait pengembangan layanan publik dan visi Makassar sebagai kota inklusif.

“Respon yang datang dari berbagai masyarakat dan mudah-mudahan dengan visi Makassar Kota Inklusif ini akan menjadi perhatian kita. Akan menjadi perhatian yang sangat-sangat detail kepada masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang disabilitas. Pasti itu,” kata Munafri.

Kepala Diskominfo Kota Makassar Muhammad Roem mengakui, tuntutan agar kelompok difabel dilibatkan sejak tahap awal menjadi salah satu aspirasi utama dalam FGD Warga Evaluasi dan Usulan Pengembangan Lontara+. Sebagai tindak lanjut, kata Roem, Pemkot Makassar menyetujui sejumlah usulan dari forum tersebut.

”Ke depan, kami juga akan mengikutsertakan profesional ahli teknologi informasi dari kalangan difabel, termasuk difabel netra, dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aksesibilitas aplikasi Lontara+,” jelasnya.

Yang Luput dalam Desain Lontara+

Aksesibilitas dalam layanan publik digital bukan sekadar fitur tambahan, tetapi bagian dari pemenuhan hak warga, termasuk difabel.

Periset Layanan Publik Digital SAFEnet untuk Sulawesi Selatan, Ni Putu Candra Dewi, mengatakan Pemerintah Kota Makassar perlu memperhitungkan kebutuhan kelompok difabel sejak tahap perencanaan dan pengembangan Lontara+.

Menurutnya, aksesibilitas tidak seharusnya baru diperbaiki setelah muncul keluhan dari pengguna. “Dalam konsep universal design, itu memang sudah menjadi penting untuk ada. Jadi harus dirancang sejak awal,” ujarnya.

Ni Putu mengatakan kebutuhan aksesibilitas berbeda pada setiap ragam disabilitas. Pengguna tunanetra, misalnya, membutuhkan teknologi seperti screen reader, sementara pengguna Tuli dapat membutuhkan dukungan juru bahasa isyarat (JBI).

“Keterlibatan difabel tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat atau pengguna akhir. Tetapi perlu dilibatkan secara bermakna dalam proses tersebut,” katanya.

Jika sebuah aplikasi dirancang dengan asumsi bahwa semua pengguna dapat melihat, mendengar, dan mengoperasikan perangkat dengan cara yang sama, menurutnya, potensi eksklusi sudah muncul sejak tahap desain.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Departemen Teknik Informatika Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Dr. Indrabayu, M.T.

Menurutnya, aplikasi untuk difabel tidak bisa dirancang hanya berdasarkan asumsi pengembang karena kebutuhan setiap kelompok dan pengguna dapat berbeda.

Ia mengatakan, pengalaman mengembangkan aplikasi bagi difabel melalui research grant bersama Monash University menunjukkan pentingnya menyesuaikan teknologi dengan kebiasaan pengguna.

“Fitur seperti text-to-speech (TTS), misalnya, tetap perlu diuji langsung karena pengguna dapat memiliki kebutuhan berbeda terhadap kecepatan suara maupun cara menerima informasi,” bebernya.

Prof. Indrabayu menilai prinsip tersebut perlu diterapkan dalam pengembangan Lontara+. Jika aplikasi tidak kompatibel dengan teknologi bantu yang digunakan difabel, fitur yang tersedia belum tentu dapat diakses.

“Kalau seandainya memang teman-teman difabel bilang ini tidak, apalagi kalau sampai tidak bisa terbuka di aplikasinya, artinya kompatibilitasnya enggak dapat,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan pelibatan pengguna langsung dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang disebut dilakukan Pemkot Makassar.

Menurutnya, peserta tidak cukup hanya berasal dari pengelola yayasan atau perwakilan tertentu, tetapi perlu melibatkan pengguna dari berbagai ragam disabilitas dengan usia, pengalaman, dan kemampuan menggunakan teknologi yang beragam.

Komitmen perbaikan Pemkot Makassar kini menunggu dibuktikan. Ukurannya bukan pengumuman fitur aksesibilitas, melainkan apakah pengguna difabel netra dapat menavigasi aplikasi secara mandiri, apakah pengguna Tuli memiliki kanal pengaduan yang sesuai, dan apakah kelompok difabel benar-benar dilibatkan dalam perancangan dan pengujian.

Tahun 2027 akan menjadi waktu penting untuk melihat apakah janji tersebut benar-benar terwujud. Bagi Mira dan pengguna difabel lainnya, ukuran keberhasilan Lontara+ bukan banyaknya fitur yang ditambahkan, melainkan apakah mereka akhirnya bisa menggunakan layanan publik itu tanpa harus meminta bantuan orang lain.

Penulis: Gita Oktaviola

Liputan ini dikerjakan dengan dukungan Beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026

 

 

Baca berita lainnya Harian.news di Google News