HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, secara resmi membuka Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2024 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (10/12/2024).
Seminar ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar, Nauli Rahim Siregar, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. HM Said Karim.
Baca Juga : Danny Pomanto Lakukan Visitasi ke Tiga Fasilitas Program Dekarbonisasi di Jepang
Dalam sambutannya, Wali Kota Danny Pomanto menyatakan bahwa peringatan Harkodia adalah momen penting untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Tidak terasa, kita bertemu lagi dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 ini. Ini menjadi momen untuk mengevaluasi diri dan perjalanan pemerintahan kita,” ujar Danny.
Danny mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, banyak dinamika yang terjadi dalam jalannya pemerintahan, baik dalam pelaksanaan belanja maupun pendapatan daerah.
Baca Juga : Di Jepang, Danny Paparkan Rencana Aksi Makassar dalam Program Low Carbon City
Ia menekankan bahwa semua proses tersebut harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Dalam perjalanan ini banyak dinamika yang terjadi, baik itu karena individu, kelompok, ataupun sistem. Namun, kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Sebagai pemimpin yang telah memimpin Kota Makassar selama dua periode, Danny kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Baca Juga : Polemik Sekda Makassar Makin Panjang, Prof Fadjry: Jangan Ganti Pejabat Jika Tidak Mendesak!
Komitmen tersebut tertuang dalam visinya pada periode pertama dengan slogan “Bebas dari Korupsi”, yang kemudian disempurnakan menjadi “Bebas Indikasi Korupsi” pada periode kedua.
Ia juga menyoroti keberhasilan Pemkot Makassar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya dengan mematuhi pelaporan LHKPN, bebas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mencatatkan kinerja yang baik dari Inspektorat.
Danny menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan Harkodia 2024 sebagai momentum refleksi dan memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang transparan dan antikorupsi.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siap Dukung Program MBG dengan Anggaran BTT
“Membangun pemerintahan yang kuat itu dimulai dari transparansi. Baik itu melalui good government maupun open government. Ketika kita mulai menerapkan transparansi, PAD kita langsung mengalami peningkatan yang signifikan,” tutup Danny.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
