Maksimalkan Partisipasi, KPU dan Bawaslu Sulsel Kolaborasi Gelar Sosialisasi Pemilu
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Umum (Bawaslu) melakukan sosialisasi pendidikan pemilu untuk memaksimalkan ruang partisipasi pemilih menuju pilkada pada 27 November mendatang.
Narasumber yang hadir pada sosialisasi tersebut yaitu mantan Ketua KPU Sulsel periode 2008 yang juga Konsultan Hukum di Sulsel, Mappinawang, Anggota KPU Sulsel, Hasruddin, Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad dan Alamsyah.
Kegiatan tersebut digelar di Warung Kopi Megazone, Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (7/8/2024).
Saiful Jihad mengatakan, penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu ataupun di pilkada.
Perlu mendorong untuk membuka ruang sosialisasi ke masyarakat agar partisipasi dapat tercapai.
“Kekurangannya saat ini belum maksimalnya penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi. Sehingga perlu memaksimalkan ruang-ruang tersebut,” ujarnya.
Kata Saiful, partisipasi tidak hanya sekadar hadir ketika ada pemilihan. Tetapi bagaimana aktif mengawal proses demokrasi itu sendiri.
“Berpartisipasi tidak hanya dimaknai undang orang dan pasang flyer. Tapi bagusnya di desain dengan baik sehingga tepat sasaran. Karena saya melihatnya masyarakat kurang peduli. Kepercayaan publik perlu ditumbuhkan karena bisnis pemilu merupakan bisnis kepercayaan,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Hasruddin mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah melakukan berbagai cara agar partisipasi semakin meningkat. Target 80 persen partisipasi di pilkada serentak optimistis dapat tercapai.
“Kami sudah menerapkan pola integritas terkait partisipasi pemilih di pilkada. Bahkan sosialisasi sudah kami lakukan hingga ke tingkat desa dan pegunungan,” ucapnya.
“Bahkan pada tanggal 18 Agustus mendatang kami akan gelar Demokrasi RUN dengan menargetkan 18 ribu peserta untuk segmentasi pemuda,” ujarnya menambahkan.
Sementara Alamsyah juga menambahkan, terkait partisipasi pemilih, pihaknya sudah melakukan pengawasan jika saja ada pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih.
Sebab, hal krusial yang perlu mendapat perhatian adalah penetapan DPT dan penetapan paslon yang digelar pada 22 Agustus.
“Kami harus awasi dan pengawasan media hingga masyarakat sangat membantu kami (penyelenggaraan) nantinya pada pilkada,” kata dia.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News