HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Hasilnya, indeks literasi keuangan nasional naik menjadi 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan melonjak ke angka 80,51 persen.
Pengumuman disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono di Kantor BPS Jakarta, Jumat (2/5).
“Angka ini menunjukkan peningkatan dari hasil SNLIK 2024 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 65,43 persen dan inklusi keuangan 75,02 persen,” ucapnya dalam siaran tertulis yang dikutip, Selasa (06/05/2025).
Baca Juga : Cegah Investasi Ilegal, OJK Edukasi Warga Polman Lewat Program Cerdas Keuangan
SNLIK 2025 merupakan hasil kerja sama kedua antara OJK dan BPS, setelah pelaksanaan serupa di tahun sebelumnya.
Kolaborasi ini dirancang untuk memberi gambaran lebih komprehensif terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus sebagai pijakan dalam merancang kebijakan keuangan inklusif ke depan.
Friderica menekankan pentingnya survei ini untuk menilai efektivitas program edukasi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.
Baca Juga : OJK Sebut Pindar Lindungi Konsumen dari Pinjol Ilegal
“Survei ini memberikan arah yang jelas bagi OJK dalam mengevaluasi capaian dan merancang strategi yang lebih tajam,” ujarnya.
SNLIK 2025 menggunakan dua metode penghitungan: Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan DNKI. Metode Keberlanjutan mempertahankan cakupan sembilan sektor jasa keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana dilakukan pada SNLIK 2024. Hasilnya, tercatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen.
Sementara itu, Metode Cakupan DNKI memperluas lingkup survei dengan memasukkan tambahan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Koperasi Simpan Pinjam, serta penyelenggara aset kripto dan PT Pos Indonesia. Metode ini mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan jauh lebih tinggi, yakni 92,74 persen.
Baca Juga : Peta Jalan TPAKD 2025 Jadi Arah Strategis OJK Dorong Klaster UMKM dan KUR Pisang di Sulsel
Tak hanya mengukur secara umum, survei ini juga menyoroti literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berada di angka 43,42 persen, sementara inklusinya masih tergolong rendah yakni 13,41 persen, mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan akses layanan syariah.
Dengan tren peningkatan ini, OJK dan BPS menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan edukasi keuangan dan mendorong masyarakat agar semakin cakap dan aktif menggunakan produk serta layanan keuangan yang tersedia secara formal dan bertanggung jawab.
Baca Juga : Industri Jasa Keuangan di Pangkep Tumbuh Positif, Penyaluran Kredit Tembus Rp2,19 Triliun
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
