Moralitas Harus Berjalan Seiring dengan Tata Kelola yang Baik

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pernyataan Wali Kota Makassar mengenai pelarangan aktivitas LGBT memunculkan perdebatan. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dipandang sebagai upaya menjaga nilai agama, budaya, dan moral yang menjadi identitas daerah. Pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang memang ada di Indonesia.

Namun, di balik perdebatan itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah perhatian pemerintah sudah diarahkan pada persoalan yang paling mendesak bagi kepentingan masyarakat?

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti berkurangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kualitas hidup yang lebih baik. Korupsi menciptakan kemiskinan, memperlebar ketimpangan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain korupsi, Makassar juga masih menghadapi tantangan nyata dalam tata kelola kota. Persoalan sampah yang belum tertangani secara optimal, kebersihan lingkungan, drainase, banjir di beberapa titik, ruang terbuka hijau, hingga kualitas pelayanan publik merupakan isu yang setiap hari dirasakan langsung oleh masyarakat. Masalah-masalah tersebut membutuhkan perhatian, inovasi, dan kebijakan yang konsisten karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup warga.

Jika pemerintah ingin menunjukkan komitmen terhadap moralitas, maka semangat itu seharusnya tercermin pula dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Moralitas publik tidak hanya diukur dari sikap terhadap isu-isu sosial, tetapi juga dari integritas dalam mengelola anggaran, keberanian memberantas korupsi, serta kesungguhan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Perdebatan mengenai LGBT tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari agenda-agenda pembangunan yang memiliki dampak luas bagi seluruh warga. Pemerintah tentu dapat menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu sosial sesuai kewenangannya, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga berhak berharap adanya fokus yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, pembenahan tata kelola kota, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan.

Keberhasilan sebuah pemerintahan akan lebih diukur dari hasil kerjanya. Kota yang bersih, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang baik, tata kelola yang transparan, dan pemerintahan yang bebas dari korupsi adalah warisan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jika persoalan-persoalan mendasar tersebut menjadi prioritas, maka komitmen terhadap nilai-nilai moral akan terlihat lebih utuh karena diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga.***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : IGA KUMARIMURTI DIWIA (PEMRED HARIAN.NEWS)