Pelebaran Saluran dan Kolam Retensi, Solusi Banjir Makassar
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan dengan langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak.
Pemerintah Kota Makassar telah mengantongi kajian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi dampak banjir.
“Kajian Unhas ini tidak boleh berdiri sendiri. Penanganan banjir harus melibatkan tiga elemen utama Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Balai Wilayah Sungai. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif,” ujar Munafri, Kamis (13/3/2025).
Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah pelebaran saluran air di Jembatan Nipah-Nipah. Saat ini, aliran air di kawasan tersebut terhambat oleh dua rumah yang berdiri di tengah jalur air, menyebabkan genangan yang sulit surut.
Munafri menegaskan, area ini harus segera ditertibkan agar air dapat mengalir lebih lancar.
“Saya akan meminta Pak Camat untuk segera merespons dan membicarakan opsi pembebasan lahan dengan warga. Jika ini dilakukan, lebih dari 15% persoalan banjir bisa teratasi,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun kolam retensi atau waduk retensi baru untuk meningkatkan kapasitas tampungan air. Resapan air di Nipa-Nipa saat ini hanya mampu menampung sekitar 40% debit air saat hujan deras.
“Peta dan kajian lokasi sudah ada. Sekarang tinggal memastikan proyek ini berjalan dengan dukungan dari semua pihak,” jelas Munafri.
Pemkot Makassar juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Wilayah Sungai guna memastikan proyek-proyek penanganan banjir mendapatkan dukungan teknis dan anggaran yang memadai.
“Jika tidak ada koordinasi yang baik, masalah ini akan terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas program ini, Munafri menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun target dan evaluasi tahunan guna mengukur progres perbaikan infrastruktur dan dampaknya terhadap penurunan risiko banjir.
“Pemerintah kota menyiapkan perencanaan dan sebagian anggaran untuk wilayah yang menjadi kewenangan kami. Harus ada target yang jelas setiap tahun agar masyarakat bisa merasakan dampaknya,” tutupnya.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News