Logo Harian.news

Pemkot Makassar Umumkan Realisasi PAD 2023 Sebesar Rp 4,04 Triliun

Editor : Gita Kamis, 13 Juni 2024 18:48
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Pagara. (Foto: Shinta/HN)
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Pagara. (Foto: Shinta/HN)

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

LKPJ tersebut disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Makassar, Jl A.P Pettarani, Kamis (13/4/2024)

Firman menjelaskan, realisasi APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 4,04 triliun dari target sebesar Rp 4,51 triliun atau 89,64%.

Baca Juga : Proses Lelang Sekda Makassar Menuju Tahap Akhir, 3 Nama Besar Keluar: Siapa yang Gugur?

“Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dapat terealisasi sebesar Rp 1,56 triliun dari target Rp 1,96 triliun atau 79,78%,” papar Firman.

Selanjutnya, pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana pertimbangan sebesar Rp 2,44 triliun dari target sebesar Rp 2,50 triliun atau 97,61%.

Sementara pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 501.45 miliar dan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 436,10 miliar atau 86,97%.

Baca Juga : DWP Diskominfo Makassar Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Anak Tenaga Honorer

Terakhir, lain-lain pendapatan yang sah, antara lain merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi, pendapatan lainnya dana BOSP, dan pendapatan dana kapitasi JKN yang direalisasikan sebesar Rp 33,02 miliar dari target Rp 43,45 miliarĀ  atau 76,00%.

Firman mengatakan, LKPD Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan sudah berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Pemerintah Kota Makassar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini sudah sesuai dengan visi – misi Wali Kota Makassar yang diwujudkan dalam sejumlah program strategis serta dukungan dan sinergi dengan Anggota DPRD, agar WTP dapat dipertahankan,” tandasnya.

Baca Juga : Sengketa tak Berkesudahan, Danny Minta Pemilik Lahan SD Inpres Pajjaiang Segera Lakukan Setrifikasi

(NURSINTA)

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda