PMII Desak Kapolda Sulbar yang Baru Tuntaskan Sejumlah Persoalan Hukum
HARIAN.NEWS, MAMUJU – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mendesak Kapolda Sulawesi Barat yang baru, Irjen Pol Totok Suharyanto, menuntaskan sejumlah persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi dalam rangka menyambut pimpinan baru tersebut di depan Kantor Polda Sulawesi Barat Kamis (8/10/2026).
PMII Mamuju menilai pergantian Kapolda Sulbar dari Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta kepada Irjen Pol Totok Suharyanto harus menjadi momen untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Menurut PMII Mamuju, pergantian pucuk pimpinan Polda Sulbar tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perubahan administratif. Kepemimpinan baru dinilai perlu dibuktikan melalui penyelesaian berbagai persoalan hukum yang selama ini dianggap belum memperoleh kepastian.
Dalam aksi tersebut, PMII Mamuju menyampaikan 15 tuntutan kepada Kapolda Sulbar yang baru. Salah satunya adalah meminta kepolisian menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, serta gerakan masyarakat.
“Pergantian Kapolda harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum di Sulawesi Barat berjalan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.” Kata Burhan, koordinator lapangan aksi.
PMII Mamuju juga menyoroti sejumlah perkara yang mereka nilai membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum. Mereka meminta kasus-kasus yang belum tuntas tidak dibiarkan berlarut-larut dan menjadi persoalan yang diwariskan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.
Selain penyelesaian perkara, organisasi tersebut meminta Kapolda Sulbar membuka ruang komunikasi dan transparansi kepada masyarakat dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
PMII Mamuju mengatakan tuntutan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di daerah.
Menurut mereka, keberhasilan kepemimpinan Kapolda Sulbar yang baru tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas keamanan.
Kepolisian juga dinilai harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta memastikan setiap laporan dan perkara ditangani secara profesional.
PMII Mamuju menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut demi mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News