Logo Harian.news

Polisikan Dewas, Tindakan Ghufron Dinilai Jadi Preseden Buruk di Internal KPK

Editor : Rasdianah Rabu, 22 Mei 2024 10:44
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: ist
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: ist

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Tindakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memolisikan Dewan Pengawas (Dewas) adalah preseden buruk. Langkah itu akan jadi contoh buruk untuk menghindari proses etik. Sebagai Pimpinan KPK, Ghufron dinilai seharusnya menjadi contoh penegakan integritas.

“Perbuatan terus menghalangi adalah perbuatan tidak beretika dari pimpinan lembaga yang harusnya menjadi contoh penegakan etika dan integritas,” kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari kumpran, Rabu (22/5/2024).

“Langkah Ghufron ini akan menjadi preseden yang akan dilakukan oleh pelanggar etik di internal KPK. PTUN dan Bareskrim akan dibanjiri oleh berbagai perlawanan atas Dewas apabila dibiarkan,” tambah Praswad.

Baca Juga : Sekcam Panakkukang Ajak ASN dan Non ASN Berkontribusi pada Program F8 Pemkot Makassar

Upaya Ghufron melakukan gugatan ke PTUN Jakarta hingga mempidanakan Dewas adalah tindakan mengganggu kerja penegakan etik Dewas. Juga dinilai sebagai bentuk kepanikan Ghufron karena tidak mampu membantah dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya.

“Perbuatan ini bisa dilihat sebagai rangkaian upaya menghalang-halangi penegakan etik yang dapat membuka pelanggaran etik baru,” imbuh Praswad.

Menurut Praswad, upaya menghalang-halangi penegakan etik itu justru dapat membuka pelanggaran etik baru. Dewas KPK dinilai bisa mengusutnya.

Baca Juga : Serius Maju Pilkada, Irwan Adnan Lepas Status ASN dan Jabatan Staf Ahli di Pemkot Makassar

“Kami mendorong Dewan Pengawas justru membuka investigasi baru atas pelanggaran etik ini. Berbagai upaya dilakukan bukan hanya untuk menghindari pertanggungjawaban tetapi secara pribadi menyerang anggota dewas. Bahkan bukan hanya membuka investigasi etik baru tetapi juga melaporkan kepada Kepolisian terkait dugaan merintangi pelaksanaan undang-undang,” papar Praswad.

Duduk Perkara Ghufron

Nurul Ghufron sedianya menjalani sidang vonis etik Dewas KPK pada Selasa (21/5/2025) kemarin. Namun, sidang ditunda karena adanya putusan sela PTUN Jakarta. Dewas KPK menerima pemberitahuan adanya putusan sela itu hanya satu jam sebelum vonis dibacakan.

Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melanggar etik terkait mutasi seorang pegawai ASN di Kementan. Dia diduga berkomunikasi dengan pihak Kementan terkait mutasi ASN yang merupakan anak dari kenalan Ghufron.

Baca Juga : 2 Kaki Tangan SYL Divonis 4 Tahun Penjara

Namun, Ghufron berdalih bahwa yang dilakukannya bukan intervensi. Melainkan meneruskan keluhan saja terkait mutasi ASN tersebut, dari Jakarta ke Malang, yang tak kunjung disetujui.

Menurut Ghufron, permintaan mutasi itu ditolak Kementan dengan alasan bakal mengurangi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Jakarta. Namun, ketika pegawai itu mengajukan surat pengunduran diri justru malah diterima.

Hal itu pun dianggap Ghufron tidak konsisten, karena dinilai adanya perbedaan perlakuan terhadap dua langkah yang diambil. Padahal, keduanya juga akan berimbas pada pengurangan SDM di kementerian itu.

Baca Juga : Ketuk Palu! SYL Divonis 10 Tahun Penjara: Wajib Bayar Rp 14 M Plus 30.000 USD

Ghufron pun menyatakan tidak ada yang salah dalam pengurusan permohonan mutasi tersebut. Tidak ada imbalan yang ia terima.

Selain itu, Ghufron menilai bahwa Dewas KPK tidak berwenang untuk memeriksa kasus etik tersebut. Sebab, menurut Ghufron, peristiwanya sudah kedaluwarsa.

Ghufron menghubungi pejabat Kementan itu pada 15 Maret 2022. Sementara, hal itu baru dilaporkan ke Dewas KPK pada 8 Desember 2023.

Atas dasar tersebut, Ghufron kemudian melakukan perlawanan. Salah satunya dengan menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta. Gugatan yang kemudian berhasil membuat sidang putusan etik Dewas KPK ditunda.

Selain itu, Ghufron juga menggugat Dewas KPK ke Mahkamah Agung. Bahkan melaporkan secara pidana Dewas KPK ke Bareskrim.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda