“PRESISI” Profesionalan Polisi dalam Penegakan Hukum
Oleh : Sakka Pati
(Dosen Fak. Hukum Unhas)
HARIAN.NEWS – Presisi polisi adalah konsep yang penting dalam dunia penegakan hukum saat ini. Presisi polisi adalah pendekatan penegakan hukum yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tugas-tugas kepolisian.
Ini mencakup perilaku yang etis, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan penanganan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial.
Jajaran Kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam sistem penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.
Keamanan dan ketertiban yang dijaga oleh polisi akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Ketika warga tahu bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik dan adil oleh polisi, mereka lebih cenderung untuk berkerjasama dalam penegakan hukum.
Ketika polisi bertindak dengan presisi, konfrontasi dan ketegangan antara polisi dan masyarakat dapat dicegah. Hal ini menghindari insiden kekerasan yang tidak perlu.
Demikian halnya dengan “Presisi” tentu akan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, yang dapat menghasilkan penyelidikan yang lebih efektif dan penuntutan yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan.
Keterbukaan dalam tindakan kepolisian, termasuk pengawasan internal yang ketat, untuk meningkatkan akuntabilitas. Kita berharap dengan diterapkannya “Presisi” menjadi upaya bersama dan langkah penting menuju masa depan yang lebih baik dalam penegakan hukum.
Penegakan hukum yang baik adalah salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, ada beberapa prinsip kunci yang harus diterapkan dan bersesuaian dengan “Presisi” Polri yaitu:
1. Keadilan dan Kesetaraan; Semua warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya harus dilarang keras.
2. Transparansi dan Akuntabilitas; Institusi penegakan hukum harus transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai ke informasi tentang tindakan hukum dan hasilnya. Akuntabilitas terhadap pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan juga penting.
3. Kolaborasi dan Koordinasi; Institusi penegakan hukum harus berkolaborasi dengan baik antara satu sama lain dan dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pentingnya kepatuhan terhadapnya. Pendidikan tentang hak dan kewajiban hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip presisi dan penegakan hukum yang baik, maka keadilan, keamanan, dan keamanan bagi semua dapat terjamin dan menjadi salah satu fondasi utama dari masyarakat yang demokratis dan beradab.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News