Proyeksi BI Sulsel 2026: 24 RPH Kantongi Sertifikat Halal dari BPJPH

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan(BI Sulsel) mendorong terwujudnya program Wajib Halal 2026. Untuk itu BI Sulsel mengimbau semua daerah agar fokus menyiapkan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) supaya dapat segera mengantongi sertifikasi halal.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Wahyu Purnama mengatakan Wajib Halal 2026 ini berlaku untuk semua aspek, terutama RPH di seluruh wilayah.

“Makanya, perlu kolaborasi yang massif dari semua pihak agar terlibat dalam proses meningkatkan sertifikasi halal. Kami (BI) juga punya target agar mensertifikasi halalkan rumah potong hewan,” katanya di sela-sela BI Bareng Media, di Grind & Pull, Makassar, Kamis, (15/08/2024).

Selanjutnya, ia menyampaikan jika RPH di Sulsel saat ini ada sekitar 24, namun  yang memenuhi syarat sertifikasi baru dua RPH. Sementara ada lima yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), kondisi ini pun dinilai masih sangat jauh dari target.

“Makanya kami bermaksud untuk melakukan progres sertifikasi untuk tiga RPH di tahun ini. Antara lain, Kabupaten Bone, Gowa, dan Kota Parepare,” terangnya.

Ia mengatakan, masih banyaknya RPH di Sulsel yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan karena ada proses yang dilalui terlebih dahulu, mulai dari dinas perternakan dan turunnya. Termasuk, minimal terlebih dahulu memiliki NKV.

Saat ini, BI Sulsel telah bekerjasama dengan dinas terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Halal Center.

Menurut Wahyu, dalam mewujudkan Wajib Halal ini RPH menjadi indikator penting dalam penilaiannya. Olehnya pemerintah daerah harus serius mendorong proses sertifikasi halal ini dengan menyiapkan anggaran khusus, apalagi anggaran pada prosesnya perlu menyiapkan sekitar Rp20 jutaan.

“Harusnya pemerintah sudah menganggarkan mulai dari pemerintah di pusat, kemudian pemerintah provinsi hingga ke kabupaten dan kota. Apalagi anggarannya tidak cukup besar. Besok kami juga akan rapat dengan pihak-pihak terkait bagaimana ini bisa direalisasikan,” terangnya.

Selain itu, RPH wajib mengantongi sertifikasi halal untuk menunjang produk makanan halal. Sebab, beberapa bahan olahan makanan berasal dari daging yang diolah atau dipotong di RPH.

“Dari RPH kan produknya ada daging, unggas, itu semua sumber dari makanan. Jika dari sumbernya saja belum jelas ke-halalalnya ini tentu saja akan menghambat proses sertifikasi halal food nya juga,” katanya.

Kedepannya, selain RPH yang wajib mengantongi sertifikasi halal, BI Sulsel juga melakukan upaya sertifikasi halal ke Juru Sembelih Halal (Juleha) nya. Sebab, saat ini pihaknya belum bisa memastikan bahwa semua juru sembelih utamanya yang ada di pasar-pasar memotong hewan dengan prinsip halal.

“Makanya juleha-juleha ini juga harus bersertifikasi halal,” kata Wahyu.

Kemudian, indikator lainnya dalam mempersiapkan Wajib Halal pada 2026 ini, BI Sulsel juga menargetkan di tahun ini akan mendorong 43 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan dapat mengantongi sertifikasi halal. Termasuk produk fashion agar bagaimana dalam bahan-bahan yang digunakan itu dipastikan berasal dari bahan yang halal.

Sementara terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, berdasarkan data State oh the Global Islamic Economy (SGIE) World di periode 2023 Indonesia telah masuk pada peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Ini artinya sebagai negara Islam terbesar, maka potensi Indonesia untuk menjadi negara nomor satu dalam ekonomi dan keuangan halal ini akan terbuka lebar.

“Ini sudah naik peringkat dari sebelumnya kita di peringkat keempat dunia,” terang Wahyu.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News