Ramai-ramai Mantan Ketua MK dan Relawan AMIN Soroti “Presiden Boleh Kampanye”

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Baru-baru ini beredar pernyataan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva yang juga Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), mengatakan tidak ada undang-undang yang melarang seorang Presiden untuk melakukan Kampanye atau berpihak kepada Pasangan calon (Paslon) tertentu.

Namun seorang pimpinan yang tertinggi di sebuah lembaga hendaknya harus benar-benar menjaga moral maupun etika.

“Presiden harusnya mengakhiri jabatannya terlebih dahulu atau cuti,” katanya saat hadir di acara Deklarasi Tim Hukum AMIN Sulsel di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Nasdem Building, Rabu (24/1/2024).

Ia menjelaskan, dalam kasus seperti ini justru mempertontonkan seorang presiden mewarisi suatu sikap bukan sikap presiden.

“Sbagai seorang negarawan harusnya mematuhi dan menjalankan UU dan segala peraturan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, sebab moral dan etika itu berada di atas,” ujarnya.

“Sementara hukum yang tidak memiliki moral adalah yang bisa dimainkan oleh siapa saja, dan menjadikan produk hukum kita sangat lemah,” sambungnya.

Lebih jauh, Hamdan menyampaikan bila pemimpin lahir dari dorongan dan campur tangan penguasa, maka dia meyakini pemerintahannya akan rapuh.

“Katakan kalau penguasa yang lahir dari pelangaran, maka saya yakin kaki pemerintahan dan fondasi pemerintahannya sangat lemah. Karena kita tidak ingin negara kita menjadi lemah,” tutup Hamdan.

Terpisah, TPD AMIN Sulsel Asri Tadda Jubir, mengatakan sebagai pejabat negara harus netral dalam pemilihan umum (Pemilu),

“Jika Pemilu dilakukan dengan cara tidak adil, melanggar etika dan hukum, bahkan oleh pejabat negara sekelas presiden dan menteri-menterinya, maka pemilu ini menjadi tidak legitimate dan rakyat bisa saja marah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dari pernyataan Presiden Jokowi ini membuat semua harapan netralitas menjadi tabu, Indonesia kehilangan sosok teladan.

“Harapan kita jadi buyar. Kita jadi kehilangan teladan dari seorang RI-1. Karena itulah maka bangsa ini butuh perubahan agar kehidupan rakyat, termasuk di bidang politik dan demokrasi, agar bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : NURSINTA