Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Tuntut Efisiensi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Makassar, menuntut penghentian efisiensi anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan nasional bertajuk Indonesia Gelap, yang berlangsung di bawah flyover Jalan A.P. Pettarani, Senin (24/2/2024).
Para demonstran membawa berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan “Anaknya Makan Gratis, Ortunya (Orang Tuanya) di PHK,” serta “Papua Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Makan Siang Bergizi (MBG).”
Jenderal Lapangan Aksi, Yuwen, menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran yang terus meningkat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami, mahasiswa, menginginkan pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau. Pemotongan anggaran yang terus terjadi membuat biaya kesehatan dan pendidikan semakin mahal, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak dasar mereka justru semakin terbebani,” ujar Yuwen dalam orasinya.
Selain itu, ia juga menuntut agar alokasi dana negara digunakan sesuai aturan tanpa adanya penyimpangan yang merugikan rakyat.
Menurut para demonstran, pemotongan anggaran yang tidak terkendali ini telah melewati batas dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Dalam aksi ini, Yuwen juga menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai belum terselesaikan, terutama terkait konflik agraria dan penguasaan lahan oleh pemerintah.
Ia menyebut bahwa hal ini berpotensi memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
“Jika perampasan tanah terus dilakukan, maka akan terjadi konflik yang semakin besar antara rakyat dan pemerintah. Pelanggaran HAM yang terjadi sejak dulu hingga kini harus diusut tuntas, tanpa terkecuali,” tegas Yuwen.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif. Para demonstran berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kebijakan konkret yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Daftar Tuntutan Mahasiswa Makassar:
- Penghapusan pemotongan anggaran yang berlebihan di sektor kesehatan dan pendidikan.
- Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.
- Pengadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pemotongan anggaran yang dianggap merugikan rakyat.
- Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih belum tuntas, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.
- Penghentian perampasan tanah oleh pemerintah yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News