Respon Dokter Ical Soal Pemkot Makassar Kekurangan Anggaran Listrik dan BPJS

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Belum lama ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan menyebut, Pemerintah Kota Makassar tengah menghadapi kebutuhan mendesak terkait alokasi anggaran berbagai sektor penting. Termasuk penganggaran untuk listrik dan BPJS.

Sekertaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain menilai, bahwa anggaran listrik yang tengah dibahas saat ini tidak bersifat mendesak.

Pasalnya, telah diantisipasi melalui Dana Tak Terduga (DTT) yang disediakan oleh Badan Anggaran.

“Saya kira anggaran listrik ini bukan sesuatu yang urgent. Jika ada kebutuhan tidak terduga, dana DTT sudah disediakan untuk situasi seperti ini,” ujar politisi muda PKB itu, Rabu (20/11/2024).

Terkait masalah pelayanan kesehatan, Ical menyoroti BPJS yang belum melakukan pembayaran terhadap RSUD Daya Makassar.

Hal ini menurutnya, memengaruhi operasional RSUD Daya dan sejumlah puskesmas di Kota Makassar. Oleh karena itu, penggunaan DTT untuk sementara waktu agar pelayanan tetap berjalan.

“Setahu saya, klaim RSUD Daya yang belum dibayarkan oleh BPJS menjadi kendala. Mungkin perlu menggunakan dana tak terduga untuk menjaga pelayanan kesehatan di RSUD Daya dan puskesmas,” jelasnya.

Dana tersebut nantinya akan ditutup kembali, saat BPJS melakukan pembayaran terhadap RSUD Daya dan sejumlah puskesmas di Kota Makassar.

Pria yang juga berprofesi sebagai dokter itu menambahkan, permasalahan ini sudah dibahas sebelumnya dalam rapat bersama Komisi D, Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Daya.

Sehingga, nantinya akan menjadi masukan pada monev Desember 2024 mendatang.

“Kami telah membahas ini saat perkenalan dan pembahasan anggaran. Saya memahami persoalannya, dan ini akan menjadi masukan penting untuk monitoring dan evaluasi (monev) pada Desember mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Nursinta

Baca berita lainnya Harian.news di Google News