Logo Harian.news

Dinas Pendidikan Tunggu Hasil BPK

Rusak Padahal Belum Setahun, Proyek Sekolah Baru di Binamu Disorot

Editor : Redaksi Selasa, 26 Maret 2024 12:48
Bangunan sekolah baru nat tegel mulai terlepas. Dok. Aswin/HN
Bangunan sekolah baru nat tegel mulai terlepas. Dok. Aswin/HN

HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendapat sorotan ormas setempat.

Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel (LB AMP Sulsel) melalui tim investigasinya, Edi Heriyanto menyampaikan proyek pekerjaan tersebut terjadi banyak kerusakan jenis retak pada dinding dan lantai tegel juga sudah mulai rusak padahal baru seumur ‘jagung’ diselesaikan.

Dalam papan proyek waktu pengerjaan 1 November sampai 31 Desember 2023, atau belum cukup setahun sudah mulai rusak.

Baca Juga : Diduga Rugikan Negara Rp 9,5 M, LPK Sulsel Laporkan Dinas PUPR ke Kejari Jeneponto

Sehingga LB AMP Sulsel menduga pelaksanaannya tidak berpedoman dengan Gambar dan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) sebagai tolak ukur standar penggunaan bahan materi bangunan agar berkualitas dan bermutu.

Dia menyebut proyek pekerjaan yang menelan anggaran Rp.791 Juta dimenangkan oleh CV. Kasran Al Jawar.

Baca Juga : Monitoring Coklit di Jeneponto, Bawaslu Sulsel Masih Temukan Banyak Data Bermasalah 

“Diduga proses pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kerangka acuan kerja seperti yang tertuang dalam dokumen kontrak,” ujarnya menyampaikan hasil temuannya kepada Harian.news, Minggu (24/3/2024) kemarin.

Pihaknya juga menilai bahwa serah terima hasil pekerjaan pada proses Provisional Hand Over (PHO) yang dilakukan oleh panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan diduga kurang memperhatikan mutu dan kualitas sesuai yang tercantum pada dokumen kontrak yang telah disepakati.

Baca Juga : Rawan Terjadi Kecurangan Pilkada, Bawaslu Beri Atensi 8 Kabupaten/Kota di Sulsel: Perketat Pengawasan

“Kami meminta kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulsel untuk profesional dalam melakukan proses memeriksa pada pekerjaan USB tersebut yang telah menelan anggaran ratusan juta,” pintanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Uskar Baso yang dikonfirmasi menanggapi temuan LSM. Dia mengatakan ini adalah pertanggungjawaban publik melalui anggaran masyarakat.

Sehingga siapapun dapat melakukan pemantauan sesuai tupoksi dan berkompeten. Olehnya semua ada mekanisme seperti hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga : Pasca Rekomendasi DPP PKB, Azhar Optimis Kr Patta – Noer Alim Pimpin Jeneponto 2024-2029

“Sudah ada masuk laporannya ini, tetapi lupa terkait dengan siapa yang laporkan kegiatan tersebut,” katanya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943
Penulis : ASWIN R

Follow Social Media Kami

KomentarAnda