Saat Kubu Anies Kritik Program Food Estate Jokowi, Kubu Prabowo: Itu Punya Mentan dari Nasdem

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Juru bicara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, Surya Tjandra, baru-baru ini gamblang mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang tengah digodok pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Surya, program tersebut tidak efektif mengatasi krisis pangan. Sebab, seharusnya yang ditanam adalah beras, bukan singkong.

Gayung bersambut. Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar membalas kritik yang dilontarkan jubir Anies Baswedan itu.

Dahnil menyatakan program food estate merupakan fokus dari Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo baru saja dijadikan tersangka korupsi di Kementan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Food estate dikerjakan oleh Mentan. Bahkan leading sector kalau bicara beras, itu leading sector-nya Kementan, yang sekarang menterinya jadi tersangka dari Partai NasDem,” kata Dahnil dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta Pusat, dikutip dari liputan6, Kamis (2/11/2023).

Dahnil pun menjelaskan alasan ditanamnya singkong pada program food estate. Program food estate, menurut Dahnil, tidak bertujuan untuk mememuhi kebutuhan pangan Indonesia, melainkan digunakan untuk membuat cadangan ketika terjadi krisis pangan.

“Bahasa yang digunakan di Kementerian Pertahanan itu adalah cadangan logistik strategis, fokusnya pada singkong memang,” ujar Dahnil.

Dahnil menambahkan, cadangan logistik strategis merupakan konsep militer terkait dengan logistik pangan.

“Jadi yang dibangun oleh Menteri Pertahanan itu adalah area pertanian singkong yang digunakan untuk cadangan logistik strategis ketika kondisi kekurangan pangan atau krisis pangan,” kata Dahnil.

“Nah, komoditi singkong banyak derivatifnya. Kemudian kita mendorong swasembada energi terbarukan dan sebagainya,” sambungnya.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa food estate bukanlah program untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Kalau kemudian dimaknai publik ini sebagai food estate untuk mencukupi kebutuhan pangan, itu yang keliru. Jadi apakah program ini yang didorong oleh Presiden Jokowi gagal? Belum. Program ini dalam proses,” ucap Dahnil.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News