Satu Tahun Kepemimpinan Appi–Aliyah: Fondasi Tata Kelola Tegas, Transparan, dan Akuntabel

Oleh: Muhammad Askar, SKM
(Mantan Bappilu Partai Perindo Kota Makassar dan Pemerhati Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, Lingkungan dan Politik)

HARIAN.NEWS – Setahun sudah Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham memimpin Makassar. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, pasangan yang dikenal dengan tagline “MULIA” ini mulai menunjukkan arah perubahan dalam tata kelola pemerintahan kota.

Perubahan yang dimaksud bukan sekadar retorika politik pasca-kampanye, melainkan langkah-langkah konkret yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pemerintahan.

Deklarasi Pemerintahan Bersih

Sejak awal masa jabatan, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmen terhadap pemerintahan bersih dengan pengawasan anggaran “dari hulu ke hilir”.

Penegasan tersebut menjadi pesan kuat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Makassar bahwa praktik penyimpangan tidak akan diberi ruang.

Makassar sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia timur memiliki kompleksitas tata kelola yang tinggi. Karena itu, keberanian politik dalam memperketat pengawasan menjadi langkah awal yang krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Transformasi Digital dan Transparansi

Salah satu gebrakan penting dalam setahun kepemimpinan ini adalah percepatan transformasi digital melalui Super Apps Lontara+. Platform ini mengintegrasikan ratusan aplikasi layanan publik ke dalam satu sistem terpadu.

Integrasi tersebut bukan hanya memudahkan akses layanan, tetapi juga memperkuat transparansi. Masyarakat dapat menyampaikan aduan, masukan, dan laporan secara langsung.

Aspirasi warga menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus referensi dalam perencanaan pembangunan.

Langkah ini menunjukkan bahwa transparansi tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi menjadi sistem yang terstruktur dan berbasis teknologi.

Dengan roadmap lima tahun yang disusun bertahap, digitalisasi ini diarahkan sebagai agenda jangka panjang, bukan sekadar proyek simbolik.

Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Ukuran keberhasilan tata kelola dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat. Sejumlah survei independen mencatat tingginya kepuasan publik terhadap kinerja tahun pertama pemerintahan ini.

Selain itu, beberapa indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari pembenahan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator bahwa tata kelola yang bersih juga berdampak pada kesejahteraan warga.

Kepercayaan publik adalah modal sosial yang penting. Ketika masyarakat percaya pada pemerintahannya, program pembangunan akan lebih mudah dijalankan karena didukung partisipasi yang luas.

Ketegasan dalam Penegakan Aturan

Ciri lain dari kepemimpinan Appi–Aliyah adalah penegasan disiplin birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal. Komitmen mengawasi anggaran secara menyeluruh mempersempit ruang praktik-praktik yang selama ini dianggap sebagai “kelaziman” dalam birokrasi.

Harapan agar Makassar tetap mempertahankan prestasi di tingkat lokal dan nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Standar tata kelola yang sudah dibangun pada periode sebelumnya perlu dijaga dan ditingkatkan agar daya saing kota tetap kuat.

Tantangan yang Masih Ada

Tentu, satu tahun belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan kota. Masalah klasik seperti pengelolaan sampah, kemacetan, dan pemerataan infrastruktur masih membutuhkan kerja konsisten dan kolaboratif.

Namun fondasi yang telah diletakkan—integritas, transparansi berbasis digital, dan penguatan akuntabilitas—menjadi prasyarat penting untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut secara sistematis.

Setahun pertama kepemimpinan Appi–Aliyah menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang tegas dan terbuka bukanlah utopia. Ia dapat diwujudkan melalui komitmen politik yang konsisten, sistem pengawasan yang jelas, serta kemauan untuk membuka ruang partisipasi publik.

Waktu akan menjadi penguji utama. Namun jika fondasi ini terus dijaga, maka visi “Makassar untuk Rakyat” berpeluang menjadi lebih dari sekadar slogan—ia menjadi arah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Muhammad Askar, SKM
(Mantan Bappilu Partai Perindo Kota Makassar dan pemerhati sosial-politik). Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News