Silang Pendapat MULIA dan SEHATI Terkait Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) silang pendapat dengan paslon nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI) dalam debat perdana yang berlangsung di Hotel Dalton, Sabtu (26/10/2024).
Silang Pendapat bermula dari pertanyaan pasangan Andi Seto Asapa, Rezki Mulfiati terkait pendapat paslon MULIA tentang tunggakan iuran BPJS. Pasalnya, saat bersosialiasi, dia menemukan fakta banyak masyarakat yang mengalami persoalan tersebut.
“Ketika kami melakukan sosialisasi, kami menemukan fakta di mana banyak masyarakat yang mengalami persoalan dengan BPJS terutama tunggakan terhadap iuran BPJS-nya, bagaimana pendapat tentang tunggakan iuran BPJS?” demikian pertanyaan Rezki, sebelum diberikan kesempatan diberikan kesempatan oleh moderator.
Calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menjawab, BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat ini dibebankan kepada masyarakat tapi bukan berarti tidak ada perhatian dari pemerintah.
“Pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota dan provinsi, kata Aliyah, telah mempunyai kebijakan tersebut,” ujaranya.
Namun, mandatory spending (anggaran) yang sebelumnya diadakan untuk kesehatan itu dihapus oleh pemerintah pusat.
Maka pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai wewenang masing-masing untuk mengadakan UHC (Universal Health Coverage) atau sistem penjaminan kesehatan di setiap daerahnya.
Aliyah menegaskan, BPJS Kesehatan gratis merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sebagai mantan anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, dia menegaskan kebijakan ini sudah berlaku sehingga mempertanyakan BPJS Kesehatan gratis mana yang dimaksud.
“Itu sudah berlaku. Kalau mau digratiskan, saya tidak tahu gratisnya ini untuk apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah. Sedangkan di tahun 2025 pemberlakuan kelas rawat inap standar. Tidak ada perbedaan lagi antara kelas 1, 2 dan 3,” tuturnya.
Moderator kemudian mempersilakan Munafri Arifuddin (Appi) untuk menjawab pertanyaan dari paslon SEHATI. Sebab, calon wali kotalah yang seharusnya saling bertanya dan menanggapi dalam sesi ini.
Menjawab pertanyaan itu, Appi setuju dengan apa yang disampaikan Aliyah secara gamblang. Namun dia menambahkan pernyataan bahwa yang diinginkan adalah aturan yang diturunkan oleh pemerintah. Menurutnya, ini memang sudah menjadi wilayah dan domain pemerintah termasuk kepada masyarakat penerima manfaat.
“Jadi, menurut saya, untuk menggratiskan BPJS ini sudah harus. Menurut saya ini mandatory. Apalagi sekarang BPJS Pemerintah Kota Makassar bisa dikonversi ke KIS (Kartu Indonesia Sehat),” kata Appi.
Seto kembali diberikan kesempatan untuk berbicara mennggapi jawaban Appi dan Aliyah.
Seto meluruskan, pertanyaan mereka sebenarnya bukan menyangkut BPJS Kesehatan gratis melainkan soal tunggakan BPJS.
Dia menuturkan bahwa sebelum turun ke masyarakat, dia menerima informasi bahwa Kota Makassar sudah UHC sebanyak 97 persen. Namun setelah turun ke masyarakat, banyak warga yang menyatakan punya akun tidak aktif karena tunggakan. Dia menyebut hanya 76 persen yang masuk UHC.
“Ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses rumah sakit dengan menggunakan BPJS-nya,” kata Seto.
Seto pun berjanji apabila terpilih maka dia akan meningkatkan UHC yang ada di Kota Makassar. Dia mengaku akan menambahkan anggaran untuk UHC sekitar Rp70 miliar.
“Insyaallah Kota Makassar akan masuk UHC prioritas sehingga tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang dibicarakan di warga. Mereka kalau ada tunggakan tetap bisa masuk ke rumah sakit menggunakan BPJS,” kata Seto.
Menjawab hal itu, Appi tetap menegaskan bahwa tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang harus menjadi perhatian yang ekstra. Namun jika berbicara tentang pemberian secara gratis maka sifatnya mandatory (wajib).
Appi mengatakan saat ini sudah banyak kemudahan layanan. Hanya saja pemerintah tetap memberikan perhatian sangat lebih kepada masyarakat khusunya kelas menengah bawah. Di luar itu, kata Appi, hal yang paling penting adalah mengubah mindset soal kesehatan.
“Jangan melulu kita berpikirnya mindset-nya sakit. Yang penting kita pikir mindset-nya harus sehat. Jangan berpikir saya tidak bisa lalu masuk rumah sakit. Mindset kita sehat. Bagaimana lifestyle ini harus dijaga,” kata Appi.
Menurut Appi, pemerintah kota harus bisa mengatur regulasi terhadap yang penjualan makanan yang hampir sebagian besar terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Terlebih lagi, dampaknya sudah terlihat di mana-mana.
“Kita melihat imbasnya anak-anak muda, anak kecil sudah diabetes, cuci darah dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan mencegah ini terjadi di kehidupan kita supaya anak-anak kita muncul generasi yang lebih sehat dan lebih kuat lagi,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News