Logo Harian.news

Soal Putusan MA Terkait Batas Usai Cagub-Cawagub, Formappi: Sama Kayak MK

Editor : Rasdianah Jumat, 31 Mei 2024 16:01
KPU tetapkan honor Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Pilkada Serentak 2024 sama dengan honor PPK Pilpres/Pileg || Foto :Ist
KPU tetapkan honor Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Pilkada Serentak 2024 sama dengan honor PPK Pilpres/Pileg || Foto :Ist

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Perubahan peryaratan calon kepala daerah khusus terkait persoalan usia yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) nampaknya mengingatkan semuanya akan kisah serupa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memutuskan permohonan uji materi terkait syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Baik MA maupun MK sama-sama memutuskan persyaratan usia calon menjelang akan dibukanya pendaftaran calon presiden-wakil presiden maupun kepala daerah,” kata peneliti Formappi Lucius Karus, Jumat (31/5/2024).

Walau didasarkan pada permohonan pihak tertentu, menurutnya sulit untuk membantah bahwa keputusan MA maupun MK memang terkait dengan keberadaan calon yang berniat maju tetapi terhambat dengan persyaratan usia calon.

Baca Juga : Baliho ‘Sahabat Kio’ Kini Hiasi Jalan Utama 18 KecamatanĀ  di Gowa

Jadi, lanjut Lucius keputusan soal syarat calon ini bukan karena MK maupun MA memilikki basis argumentasi teoritis dan yuridis soal rentang usia yang tepat bagi para calon. Sama seperti DPR saat memutuskan syarat usia dalam norma maupun KPU ketika menyusun PKPU, MA dan MK nampaknya menggunakan pertimbangan subyektif semata.

“Ya bisa jadi karena para hakim tahu siapa yang akan diuntungkan oleh perubahan syarat itu, sehingga mereka akhirnya membuat keputusan baru,” ujarnya.

Syarat usia untuk menjadi pemimpin memang tak ada dasar teoritisnya. Dalam hal tertentu, siapapun bisa menjadi pemimpin, tua-muda, dewasa-anak-anak. Yang menentukan kepemimpinan seseorang bukan terutama soal usia, tetapi kapasitas, kapabilitas, integritas, dan pengalaman.

Baca Juga : Serius Maju Pilkada, Irwan Adnan Lepas Status ASN dan Jabatan Staf Ahli di Pemkot Makassar

Karena itu penentuan batas usia dalam proses pencalonan ketika DPR membuat UU pasti melalui forum lobby hingga menghasilkan kompromi.

“Jadi batasan 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur maupun 25 tahun untuk calon bupati.walikota beserta wakil adalah angka kompromistis,” terangnya.

Tentu saja angka-angka ini memang bisa dirubah tetapi ya seharusnya forumnya itu bukan di MA atau MK. Juga tak bisa setiap menjelang Pemilu atau Pilkada. Keputusan batas usia itu dimaksudkan agar ada waktu persiapan kader di partai untuk posisi-posisi di kekuasaan.

Baca Juga : Selamat Tahun Baru Islam 1446 H

“Kalau setiap pemilu aturan UU dirubah oleh MK atau MA ya bisa kita katakan kedua lembaga itu sama-sama menyumbang ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan. Karena MA maupun MK tak berani mencoret angka usia yang tercantum dalam UU tetapi membuka opsi baru untuk memastikan calon yang tidak mencapai batasan minimal usia tetap bisa diikutsertakan dalam kontestasi. Jadi aturan yang diputuskan MK atau MA bisa saja diubah lagi di Pemilu atau Pilkada selanjutnya,” tegasnya.

Karena keputusan terkait usia ini tak bisa tidak terkait langsung dengan kepentingan figur tertentu. Maka keputusan ini tidak menyumbang sesuatu pada penguatan sistem, penguatan demokrasi, penguatan kepastian hukum dan lain-lain.

“Ini semata-mata hanya mau melapangkan jalan figur tertentu saja, dan untuk even Pilkada nanti nampaknya Kaesang yang akan menjadi penerima manfaatnya,” tandasnya.

Baca Juga : Tren Melonjak, KPU: Hampir 50% Menganggap Money Politics Hal yang Wajar

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda