HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Transformasi digital terjadi hampir di semua sektor, baik industri, pemerintahan termasuk di Kota Makassar dan masyarakat sekalipun.
Menghadapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Anggota DPRD Makassar perlu duduk bersama untuk menghasilkan regulasi terkait transportasi digital.
“Nantinya Pemkot dan DPRD Makassar duduk bersama terkait regulasi karena tidak bisa dibiarkan berkembang pesat tanpa aturan yang mengikat,” jelasnya, Jumat (9/8/2024).
Baca Juga : Pemkot Makassar Keciprat 2.117 Kuota PPPK
Transformasi digital memang dapat membantu dalam efisiensi administrasi dan pengawasan, seperti penggunaan CCTV untuk monitoring pajak di restoran dan kehadiran pegawai pemerintahan. Namun, juga memiliki tantangan, seperti potensi penyebaran hoaks dan masalah privasi data.
“Ini sangat perlu menjadi perhatian, nantinya pihak Pemkot Makassar akan mulai melakukan sosialisasi terkait privasi data pribadi,” terangnya.
Selain itu, Pemkot Makassar mulai memikirkan fasilitas untuk menjamin keandalan dan keamanan masyarakat saat berdampingan dengan transformasi digital.
Baca Juga : Evaluasi Penurunan Angka Stunting Makassar, Firman Tekankan Kolaborasi Multisektoral
“Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama jajaran terus mengupayakan agar transformasi ini aman untuk masyarakat Makassar,” ujar Zulkifli.
Saat ini, masyarakat perlu mengetahui empat aspek yang menjadi fokus penting, yakni budaya digital, keterampilan digital, etika digital, dan keamanan digital.
“Ini perlu dipahami oleh masyarakat agar bijak dalam menggunakan teknologi digital, memahami risikonya, dan melaporkan tindakan-tindakan mencurigakan yang terjadi di ruang digital,” tandasnya.
Baca Juga : Perjalanan Hidup Irwan Hasan: Dari Tukang Tambal Ban, Kini Ketua Fraksi PPP Makassar
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
