Tren Melonjak, KPU: Hampir 50% Menganggap Money Politics Hal yang Wajar

Tren Melonjak, KPU: Hampir 50% Menganggap Money Politics Hal yang Wajar

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Tenaga ahli KPU RI Erik Kurniawan membeberkan, angka politik uang atau money politics pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia terus mengalami tren peningkatan.

Erik mengatakan, pada Pemilu 2018 masyarakat yang toleran terhadap politik uang sebanyak 33 persen, atau sepertiga dari pemilih menganggap wajar dalam pemilu.

“Ini dampak buruk politik uang ini lebih kuat lagi pada Pemilu 2024 lalu,” ujarnya pada kegiatan cafe demokrasi, di Cafe Anas jalan Faisal kota Makassar, Jumat (21/6/2024)

Katanya, dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator, pada Pemilu 2024 jumlah pemilih yang menganggap politik uang hal yang wajar mengalami peningkatan sebanyaknya 47 persen.

“Artinya adalah 46,96 persen atau hampir 50% pemilih itu menganggap politik uang itu hal yang wajar, ini seperti budaya dan orang yang terpengaruh dengan pokitik uang, bisa mengubah pilihannya,” terangnya.

“Kalau dulu (2018) itu 1 diantara 10, sekarang itu sudah 3 diantara 10 karena tingkat efektif politik uang untuk mengubah pemilih itu 30 persen, responn setelah politik uang,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) itu mengatakan, politik uang yang mampu menggeser atau mengubah pilihan pemilih di antaranya dengan pemberian hadiah, bantuan sosial (bansos) dan nominal.

“Politik uang bukan bagian dari integral dalam pemilu atau Pemilih Kepala Daerah (Pilkada). Masyarakat harus belajar dari covid di mana hanya politik uang dari pemerintahlah yang lebih menjanjikan kesejahteraan,” katanya.

“Obrolan santainya kan begini, masa cuma 200 ribu untuk lima tahun terlalu kecil untuk suara kita,” lanjutnya mencontihkan.

“Kemarin waktu covid masyarakat diberikan bantuan sosial, karena konsep negara ya kesejahteraan menjamin kehidupan wargannya, seperti subsidi 1,2 juta, subsidi lain seperti 600 ribu, itu lah yang harusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi warga, jadi bukan saat pemilu kita menerima politik uang itu,” tekannya.

(NURSINTA)

Baca berita lainnya Harian.news di Google News