HARIAN.NEWS, SINJAI – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Sinjai pada Jumat (12/12/2025) di Kantor Bupati Sinjai kembali membuka potret persoalan serius di daerah.
Meski digelar oleh sekitar 10 orang peserta aksi, suara yang mereka bawa menyinggung isu-isu krusial yang selama ini tak kunjung mendapat penjelasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Dipimpin oleh korlap Israil dan penanggung jawab aksi Supardi, massa HMI MPO memulai aksi dari Lapangan Nasional. Setibanya di Kantor Bupati sekitar pukul 10.30 Wita, mereka langsung menyuarakan tiga tuntutan besar, yakni:
Baca Juga : Sejumlah Kasus Mandek, Kapolres Dimutasi Sebelum Ada Kepastian Hukum
1. Dugaan pungutan liar (pungli) di Polres Sinjai, yang hingga kini belum pernah disampaikan klarifikasi resmi kepada publik.
2. Polemik penimbunan pabrik porang dan perumahan Lappa Mas 3 Tahap 3, yang dinilai sarat kepentingan dan minim transparansi.
3. Maraknya penimbunan BBM di Sinjai, sebuah persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat namun seperti dibiarkan tanpa pengawasan tegas.
Baca Juga : HMI Gowa Raya Perkuat Integritas di Konfercab ke-12, Kebersamaan Jadi Kunci
Dari pantauan di lokasi, massa menggunakan megafon, bendera, dan spanduk tuntutan.
Namun aksi yang pada mulanya berlangsung damai itu berubah tegang ketika sekitar 50 pekerja tambang dan sopir dump truk mendatangi lokasi pada pukul 10.45 Wita. Kehadiran kelompok besar ini diduga untuk membubarkan demonstrasi, sehingga memicu situasi tidak kondusif.
Meski aparat keamanan berhasil meredam ketegangan, insiden tersebut memunculkan pertanyaan, terkait kelompok pekerja tambang bisa bergerak secara terorganisir menuju lokasi aksi? Dan adakah relasi kepentingan tertentu di balik munculnya kelompok tersebut?
Baca Juga : Lukman Dahlan Angkat Bicara Soal Dugaan Gratifikasi Investor di Sinjai
Untuk menghindari benturan fisik, aparat kemudian mengevakuasi massa aksi ke sekretariat HMI MPO Sinjai di Jalan Baso Kalaka menggunakan dua unit kendaraan roda empat.
Sementara kelompok pekerja tambang membubarkan diri sesaat kemudian.
Aksi kecil namun penuh tekanan ini menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang disoroti HMI MPO bukan isu remeh, melainkan menyentuh kepentingan ekonomi dan kekuasaan di Sinjai.
Baca Juga : Aktivis Duga Investor Porang Suap Pemda
Hingga kini, tak satu pun pihak yang mereka kritik baik pemerintah daerah maupun Polres Sinjai memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.
Keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari dugaan pungli, penimbunan BBM, hingga carut-marut tata ruang, justru berujung pada upaya penghalangan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan semakin sempitnya ruang berekspresi bagi kelompok kritis di Sinjai.
Publik pun mendesak aparat terkait untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk mahasiswa, mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan sebagian pekerja tambang menghadang aksi tersebut.
“Mahasiswa itu menyuarakan aspirasi publik. Jangan sampai ada kelompok yang diizinkan menghadang atau menekan mereka,” ujar Danang salah satu warga Sinjai yang melintas.
Warga domisili Sinjai Utara itu juga meminta APH lebih tegas dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Warga lainnya menambahkan bahwa aksi protes merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dipastikan berjalan tanpa intimidasi. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
