Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperketat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Bawaslu mewanti-wanti agar temuan data pemilih anomali tidak sekadar dijadikan catatan administratif, melainkan ditindaklanjuti secara kontekstual melalui verifikasi lapangan.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Baca Juga : Aktivitas Pencegahan, Bawaslu Sulsel Sebut Melonjak 50 Persen Lebih
Hal tersebut ditegaskan Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB dan Persiapan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan III, di Ruang Sidang Mutmainnah, Kantor Bawaslu Sulsel dan diikuti jajaran Bawaslu kab/kota secara daring, Senin (21/9/2026).
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Saiful menyampaikan, pemutakhiran data pemilih merupakan amanat undang-undang yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi, yakni PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
“Pengawasan PDPB ini bukan formalitas belaka. Ketika ada temuan data pemilih anomali, misalnya statusnya di Disdukcapil masih aktif padahal sudah meninggal, atau data di KPU tercatat pindah memilih, itu harus diverifikasi secara faktual. Jangan hanya dicatat di atas kertas,” tegas Saiful Jihad dalam arahannya.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Sebut Pilketos Serentak Jadi Laboratorium Demokrasi
Ia menambahkan, jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota harus lebih proaktif berkoordinasi dengan KPU setempat guna memastikan proses sinkronisasi data dari KPU RI dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat dikawal secara transparan.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Dalam rapat evaluasi tersebut, Saiful juga menyoroti temuan pada periode triwulan sebelumnya. Ia mengungkapkan masih ada beberapa daerah yang melaporkan data pemilih baru maupun pemilih meninggal dunia bernilai nol (0) dalam kurun waktu tiga bulan.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Menurutnya, kondisi tersebut tidak logis dan menunjukkan kurangnya koordinasi serta penelusuran di lapangan. “Dalam rentang waktu tiga bulan di satu kabupaten/kota tidak ada warga yang meninggal atau pemilih baru? Hal-hal seperti inilah yang kami kritisi agar KPU membuka transparansi data Sidalih dan turun langsung melakukan Coktas,” ujarnya.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Guna memperkuat hal pengawasan, Bawaslu Sulsel terus mendorong koordinasi lintas instansi. Selain berkoordinasi dengan Disdukcapil, pengawas pemilu di daerah diminta rutin menyisir data ke desa/kelurahan, sekolah-sekolah, hingga instansi TNI/Polri terkait alih status kependudukan.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Selain itu, Bawaslu turut mendorong lahirnya skema pelaporan yang lebih mudah bagi masyarakat di tingkat desa/kelurahan untuk melaporkan anggota keluarga yang meninggal dunia maupun pindah domisili.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Menjelang pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III yang diproyeksikan berlangsung pada akhir September 2026, Saiful juga mengingatkan jajarannya untuk merapikan seluruh temuan uji petik.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Seluruh hasil pengawasan lapangan disarankan segera dituangkan ke dalam Saran Perbaikan resmi kepada KPU sebelum pleno digelar. Hal ini penting agar KPU memiliki cukup waktu untuk melakukan verifikasi ulang.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
“Setiap masukan dan saran perbaikan yang kita layangkan harus disertai dengan dokumen pendukung yang sah secara yuridis. Surat keterangan meninggal dunia dari pihak desa atau kelurahan, misalnya, itu sudah sangat cukup menjadi dasar perbaikan data,” jelas Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat itu.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Ia menekankan bahwa keseriusan dalam mengawal akurasi data pemilih berkelanjutan ini sangat menentukan kualitas daftar pemilih pada gelaran pemilu maupun pilkada mendatang.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
“Ikhtiar kita memvalidasi data pemilih ini adalah bagian dari upaya menjaga hak pilih rakyat. Saya berharap seluruh jajaran pengawas tetap konsisten dan memastikan setiap jejak kerja pengawasan tercatat serta terpublikasi dengan baik kepada publik,”tandasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
