HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun menyerahkan, catatan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah.
Dari catatan, Pemkot Makassar sebanyak 1.887 rekomendasi, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari periode sebelumnya, sementara 42 rekomendasi lainnya merupakan tambahan untuk semester ini.
Ia menjelaskan, temuan ini dalam acara Penyerahan LHP Semester II atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Pemkot Makassar. Dalam penyampaiannya, Amin menyoroti sejumlah permasalahan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga : Dua Periode Danny Pomanto, Supratman: Makassar Tanpa Utang
“Beberapa highlight penting adalah penerapan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terukur, serta pengelolaan kas daerah yang belum optimal,” ungkap Amin, Kamis (9/1/2025).
Amin juga menambahkan bahwa penganggaran belanja belum memperhatikan kapasitas keuangan daerah, sehingga menimbulkan sejumlah temuan berulang.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Good Governance dan Pengelolaan Pemerintahan (GWPP) belum mendukung sinkronisasi antara arah pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
Baca Juga : Pamit dari Kursi Wali Kota, Danny Pomanto Dorong DPRD Makassar Makin Global
“Hal ini menjadi perhatian penting agar pemerintah daerah dapat mengelola APBD secara lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan.
“Kami selalu menjadikan rekomendasi BPK ini untuk kemajuan Kota Makassar,” ujar Danny.
Baca Juga : Rencana Danny Pomanto Setelah Purna Tugas: Konsultan Hingga Kuliner
Ia juga menekankan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan terbukti membawa dampak positif, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain untuk Makassar, BPK juga mencatat jumlah rekomendasi LHP untuk daerah lain di Sulawesi Selatan.
1. Pemerintah Provinsi Sulsel menerima 1.914 rekomendasi.
Baca Juga : Penuh Haru, Danny Pomanto Pamit dari Kursi Wali Kota Makassar
2. Kabupaten Maros 1.434 rekomendasi
3. Kabupaten Gowa 1.201 rekomendasi
4. Kabupaten Enrekang 1.134 rekomendasi
5. Kabupaten Tana Toraja 1.310 rekomendasi
6.Kabupaten Pangkep 942 rekomendasi.
7. Kabupaten Luwu Timur 893 rekomendasi.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
